Curhat ke DPRD, Tenaga Honorer Inginkan Kesejahteraan

DIALOG: Martono Ketua DPRD Pemalang bersama para anggota Komisi A dan D saat berdialog dengan forum honorer Pemalang, di ruang rapat DPRD Pemalang, Senin (6/1/25). (UFAN FAUDHIL/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – DPRD Kabupaten Pemalang menerima anggota forum pekerja honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Para pekerja honorer mengungkapkan aspirasi mereka agar kesejahteraannya diperhatikan. Dikatakan bahwa saat ini, selain guru dan tenaga kesehatan, masih ada ratusan honorer administrasi yang ada di setiap OPD yang membantu kinerja Pemkab namun belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Ketua DPRD Pemalang, Martono setelah berdialog bersama forum honorer pada Senin (6/1), mengatakan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat pasti mendengar keinginan dan aspirasi mereka. Sebagian besar dari mereka mengungkapkan isi hati dan keinginannya agar nasib kesejahteraan sebagai honorer pemerintah dapat diperhatikan di tahun 2025.

Baca juga:  Ketua Komisi B DPRD Pemalang Tekankan Pentingnya Penanganan Sampah Secara Serius

“Kita tadi sudah dengarkan dari forum honorer, mereka mempertanyakan kesejahteraan dan kami sebagai wakil mereka di dewan pasti mendengarkan. Untuk tahun ini sudah disiapkan anggaran agar kesejahteraan honorer bisa meningkat,” ujarnya, Senin (6/1/25).

Ia menuturkan, khusus untuk tenaga honorer pendidikan yang paling sedikit menerima upah menginginkan agar ada keleluasaan pemerintah agar gaji mereka naik di 2025. Sesuai dengan data, Martono mengatakan bahwa upah mereka hanya berkisar Rp250 ribu sampai Rp300 ribu setiap bulannya.

Menilik hal ini, dirinya telah mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemalang agar bisa memberikan porsi anggaran kenaikan upah honorer pendidikan di tahun ini. Hal tersebut mendapatkan jawaban positif dari dinas, dan dimungkinkan pada APBD TA. 2025 akan ada kenaikan insentif untuk honorer.

Baca juga:  Perayaan Tahun Baru di Pemalang Kondusif

“Ini bukan hanya mencangkup honorer pendidikan saja, tetapi semuanya kita bantu. Cuman pengajuannya ada di eksekutif, jadi kami (legislatif) mendorong. Hanya saja ada tanggapan positif dan dimungkinkan ada kenaikan berapa persen untuk mereka,” terangnya. (fan/abd)