SEMARANG, Joglo Jateng – Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono mengapresiasi penanganan banjir dan rob selama masa pemerintahan Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu atau sapaan akrabnya Mbak Ita. Pihaknya mengakui permasalahan dari dua hal tersebut terlihat jauh berkurang dibandingkan periode sebelumnya.
Suharsono mengungkapkan, selain itu penganggaran besar dari Pemkot juga dialokasikan ke dinas yang konsen dalam penanganan banjir dan rob. Seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).
“DPRD mencatat alokasi anggaran besar untuk program infrastruktur terkait penanganan banjir telah memberikan dampak signifikan dalam mengurangi genangan air di berbagai wilayah,” ucapnya melalui keterangan tertulis yang diterima Joglo Jateng, Senin (6/1/25).
Meski begitu, pihaknya memberikan catatan penting terkait banjir di wilayah Semarang atas, khususnya di Kecamatan Tembalang. Menurutnya, Kelurahan Rowosari kini mengalami banjir yang luas.
“Harapannya pemerintahan mendatang dapat memberikan perhatian lebih pada wilayah tersebut. Pemerintahan berikutnya perlu memastikan bahwa wilayah hulu, seperti Semarang atas, benar-benar steril dari banjir,” jelasnya.
Selain itu, daerah bawah seperti Mangkang, Tlogosari Kulon, dan Muktiharjo Kidul juga masih membutuhkan penanganan intensif. Dirinya meminta agar normalisasi Kali Plumbon, Kali Tenggang, dan Kali Sringin harus segera dilakukan, agar genangan banjir tidak lagi tinggi dan bertahan lama.
Pihaknya menekankan pentingnya penyelesaian tanggul laut yang menghubungkan Demak-Semarang, serta percepatan pembangunan waduk seluas 100 hektar di wilayah Genuk. Diharapkan, proyek strategis ini mampu menjadi solusi jangka panjang untuk permasalahan banjir di wilayah timur Semarang.
Disisi lain, ia menjelaskan, penanganan banjir selama era pemerintahan Mbak Ita menjadi warisan positif yang harus diteruskan oleh pemimpin Kota Semarang berikutnya. Tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, namun juga pendekatan terpadu yang melibatkan pengelolaan hulu dan hilir.
“Serta pelibatan masyarakat dalam menjaga alam dan lingkungan, harus tetap menjadi prioritas,” imbuhnya. (int/gih)
