PEMALANG, Joglo Jateng – Hasil diskusi bersama antara Komisi A dan B DPRD Kabupaten Pemalang, DLH, serta para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Pemalang sepakat penanganan sampah dilaksanakan gotong royong, terutama dalam penyiapan anggarannya. Para anggota DPRD berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan, di mana mereka akan datang berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk dapat memberikan izin pemanfaatan lahan pengelolaan sampah.
Anggota DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso mengatakan, setelah diskusi panjang selama sepekan di awal 2025 ini, akhirnya penanganan sampah menemukan titik temu. Menilik kedaruratan yang harus segera ditangani, maka pihaknya mengajak seluruh stakeholder, terutama pihak desa dan kelurahan agar dapat membangun tempat pengelolaan sampah terpadu (TPS) di masing-masing wilayah.
Dalam penganggaran, nantinya desa melalui Dana Desa bersama pemerintah kabupaten (Pemkab) dari anggaran APBD TA 2025 akan mengusahakan agar setiap desa mempunyai satu tempat pengolahan. Sehingga ke depan, masing-masing wilayah akan menangani sampah produksi masyarakat di desa tersebut tanpa harus bergantung dengan Pemkab.
“Balik lagi semua penanganan sampah perlu dilakukan di tingkat desa dengan Dana Desa dan dukungan APBD Pemalang. Jadi ke depan sampah di setiap wilayah dapat ditangani oleh masing-masing desa,” terangnya, Selasa (7/1/25).
Selain pengadaan Dana Desa, pihaknya melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pemalang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemalang akan menyusun anggaran untuk Pengadaan Mesin dan Hanggar serta persiapan lahan. Nantinya sebagai sampling, per kecamatan akan dibangun TPST minimal satu tempat untuk pengolahan sampah.
“Soal tempat, kita akan coba koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk pengadaan tempat, dan kita bersama desa memberikan porsi anggaran pembelian mesin dan pembangunan hanggar. Diharapkan masyarakat bisa sinergis agar masalah sampah cepat terselesaikan,” imbuhnya. (fan/abd)
