Kendal  

DPRD Kendal Segera Bersinergi Tuntaskan Sejumlah PR

Rapat Paripurna DPRD Kendal. (ANTARA/JOGLO JATENG)

KENDAL, Joglo Jateng – Ketua DPRD Kabupaten Kendal Mahfud Sodiq menegaskan komitmennya untuk senantiasa berkolaborasi dan bersinergi dengan bupati dan wakil bupati terpilih, dalam menghadapi sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah (PR). Langkah ini akan mulai dilakukan setelah bupati dan wakil bupati terpilih dilantik.

Mahfud mengatakan, untuk mewujudkan hal ini, perlu adanya sebuah kesepakatan bersama dalam membahas dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini penting dilakukan mengingat RPJMD sendiri merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan lima tahun.

“Kita di legislatif akan langsung berkolaborasi dengan eksekutif menyelesaikan PR-PR yang ada. RPJMD ini adalah Perda lima tahunan yang menjadi kitab suci bagi pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan,” jelasnya, belum lama ini.

Adapun sejumlah persoalan yang menjadi PR dan harus diselesaikan di antaranya adalah masalah kesehatan. Meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD) dalam setiap tahunnya perlu segera ditangani bersama.

“Tingginya kasus DBD dalam setiap tahunnya adalah PR kita bersama. Tapi kalau secara keseluruhan, pelayanan kesehatan sudah lumayan bagus. Bahkan, Dinkes Kendal beberapa waktu lalu menjadi tempat kaji banding pelaksanaan Intregasi Layanan Primer (ILP) Kesehatan Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.

ILP Kesehatan pada saat itu diterapkan di tiga puskesmas, di antaranya Puskesmas Plantungan, Sukerejo 2 dan Cepiring. ILP Kesehatan ini juga diterapkan agar diikuti seluruh puskesmas yang ada di Kendal. ILP merupakan sebuah progam untuk mendekatkan pelayanan sedekat-dekatnya dengan masyarakat. Pasalnya pelayanan kesehatan tak hanya dilakukan di puskesmas-puskesmas, tetapi ke desa-desa, bahkan hingga ke kelompok-kelompok kecil seperti posyandu.

Kemudian, Mahfud menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kendal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kendal, angka kemiskinan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Angka kemiskinan di 2023 sebesar 9,39 persen dan turun 0,04 persen di 2024 menjadi 9,35 persen.

Tingginya angka kemiskinan menjadi PR bersama antara eksekutif dan legislatif. Dalam menyelesaikan permasalahan ini perlu dilakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menyiapkan jaring pengaman sosial. Hal ini menurutnya menjadi salah satu dari PR besar yang harus segera diselesaikan.

“Di periode kemarin sudah ada Perda Penanggulangan Kemiskinan, tapi Perda itu belum dijadikan Perbup. Ini bisa menjadi solusi dalam penanganan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Kendal,” ucapnya.

Penanganan kemiskinan ini selaras dengan progam yang menjadi visi misi bupati dan wakil bupati terpilih di Pilkada 2024 lalu.

Lebih lanjut, dirinya menekankan pentingnya memprioritaskan dunia pendidikan. Sektor ini harus lebih konkret lagi dalam mendukung progam Asta Cita kepemimpinan Prabowo-Gibran yang menekankan untuk memperkuat SDM. “Peningkatan SDM harus dikonkretkan lagi dari sisi pendidikan. Hal ini memerlukan kreativitas yang lebih baik dari seorang kepala dinas,” ujarnya.

Tak cukup di sini, Mahfud menyebut, peningkatan SDM di Kendal dapat diwujudkan menjadi lebih baik jika ada keberpihakan anggaran.

Sedankan, berikutnya ada di sektor infrastruktur. Menurutnya, masih banyak jalan di Kendal yang memerlukan perbaikan. Jumlah jalan yang memerlukan perbaikan karena rusak ringan maupun berat dari Dinas PUPR Kendal mencapai 17 persen. “Penanganan jalan ini agar bisa segera ditangani, mungkin salah satunya bisa dilakukan dengan dijadikannya Perbup,” katanya.

Sementara itu, tingginya angka pengangguran juga disoroti Ketua DPRD Kendal periode 2024-2029 ini. Dari data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kendal, tercatat ada 5,76 persen penduduk belum memiliki pekerjaan. Mengacu dari data BPS, jumlah penduduk 2020 ada sebanyak 1.018.505 jiwa. Artinya, masih ada 58.665 penduduk yang masih membutuhkan segera pekerjaan.

Kolaborasi dan sinergitas legislatif dengan eksekutif juga akan dilakukan untuk menekan tingginya angka pengangguran. Berdirinya Kawasan Industri Kendal (KIK) yang kini berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dinilai mampu menjadi solusi menekan tingginya angka pengangguran. Namun, minimnya skill yang dimiliki masyarakat menjadi kendala terserapnya warga yang menjadi pengangguran bekerja di KIK.

“Dengan realita seperti ini perlu adanya sebuah peningkatan SDM. KIK membutuhkan banyak tenaga kerja, tapi karena skill yang tidak memenuhi akhirnya banyak masyarakat tidak bisa masuk ke sana,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Mahfud mencontohkan kejadian yang terjadi setiap kali digelarnya job fair oleh Pemkab Kendal. “Mereka sangat antusias. Hingga ada seribu pendaftar. Tapi saat tes wawancara yang datang paling sekitar lima hingga enam ratusan orang saja,” bebernya.

Dengan kondisi seperti ini, Mahfud meminta agar bupati dan wakil bupati terpilih nantinya bisa meningkatkan lagi pendidikan vokasi. “Ini penting dilakukan untuk mensinergikan kebutuhan pabrik-pabrik di KIK dengan skill-skill yang dimiliki warga Kendal,” tutupnya.(ags/sam)