SEMARANG, Joglo Jateng – Pimpinan DPRD Jawa Tengah (Jateng) merespon perkembangan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah tersebut. Diketahui hingga kemarin, PMK menjangkit hampir sebanyak empat ribu hewan ternak di Jateng.
Wakil Ketua DPRD Jateng dari Fraksi Partai Kebangkit Bangsa (PKB) Sarif Abdillah meminta Pemprov Jateng segera menangani penyakit menular tersebut. Tujuannya agar tidak membuat para peternak makin rugi.
“Yang pertama kita berharap betul ini penyakit yang menurut saya endemi yang segera harus ditangani. Karena peternak kita ini memang sangat tergantung kesehatan hewan,” katanya usai Rapat Paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, Selasa (14/1/25).
Menurutnya apabila PMK terus merebak, maka produksi hewan ternak bisa berkurang. Hal ini pun berimbas pada lalu lintas hewan dan penghasilan peternak. Pihaknya bakal berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memantau perkembangan terbaru kasus PMK serta menentukan langkah penanganan yang tepat dan cepat.
“Jadi kita akan segerakan coba pantau juga terkait PMK ini, nanti penanganan yang terbaik dan cepat seperti apa,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengimbau para peternak di wilayah Jawa Tengah untuk memperhatikan kebersihan kandang dan juga kesehatan hewan. Sehingga penyebaran kasus PMK dapat ditekan dan diminimalisir dengan baik.

“Saya rasa ini menjadi PR bagi kita bersama, nanti kita akan bekerja sama, kita akan kawal betul terkait PMK ini. Kita berharap satu bagaiaman kebersihan kandang, kebersihan di peternakan harus bener-bener dijaga,” tandasnya.
Senada, Asisten Sekretaris Daerah Kesejahteraan Rakyat, Ema Rachmawati menyebut awal mula PMK ini merebak di Jateng karena adanya lalu lintas hewan ternak dari provinsi lain. Oleh karena itu, pihaknya berkomitemn bakal membatasi pergerakan lalu lintas hewan ternak ini.
“Jadi PMK ini awalnya beberapa peternak dari provinsi lain masuk gitu ya. Sehingga mungkin pembatasan peternak masuk itu harus dilakukan,” katanya.
Di sisi lain, dia menyebut keterbatasan dokter hewan juga menjadi kendala dalam penanganan kasus PMK. Sehingga perlu dilakukan kerja sama dengan fakultas kedokteran hewan dari perguruan tinggi di Jateng.
“Karena dokter hewan memang terbatas, maka memang perlu adanya kerja sama dengan fakultas kedokteran hewan untuk membantu dokter hewan yang ada untuk melakukan pemeriksaan secara masif kepada seluruh ternak yanga ada di Jateng,” tegasnya.
Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan), sebanyak 3.968 atau hampir 4 ribu ternak di wilayah Jateng terjangkit PMK. Dari 35 kabupaten/kota ada lima daerah di Jateng yang menjadi sebaran kasus PMK tertinggi. Yakni Kabupaten Blora 534 kasus, Sragen 516 kasus, Pati 436 kasus, Wonogiri 396 kasus dan Grobogan 367.
Dari kasus ini, tercatat bahwa 482 ekor ternak sudah sembuh, 89 ekor telah dipotong, dan yang mati 154 ekor. Sisanya 3.243 ekor dilakukan penanganan kuratif melalui pengobatan, terapi antibiotic, dan pemberian multivitamin. (luk/adf)