KUDUS, Joglo Jateng – Dinas PKPLH Kabupaten Kudus terus berupaya mencari solusi terbaik terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di tengah keluhan masyarakat. Menurutnya, musyawarah dan diskusi dengan warga menjadi langkah utama dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
“TPA adalah fasilitas negara untuk kepentingan umum, sehingga masyarakat juga harus memahami pentingnya keseimbangan dalam penggunaannya. Solusi yang akan kami tawarkan meliputi jangka pendek dan jangka menengah,” ujar Kepala Dinas PKPLH Kudus Abdul Halil, belum lama ini.
Untuk solusi jangka pendek, pihaknya akan menunggu kondisi cuaca membaik agar proses pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal. Halil menyebut, saat ini alat berat seperti dozer sudah tersedia, sementara ekskavator sedang dalam proses pengadaan.
“Cuaca dan kondisi jalan yang licin menjadi kendala utama. Jika dipaksakan, risiko truk terguling sangat besar. Jadi, kami menunggu hingga kondisi memungkinkan. Nantinya, pengelolaan akan lebih terarah dengan memanfaatkan space di sisi selatan TPA,” jelasnya.
Adapun untuk solusi jangka menengah, tata kelola TPA akan diperbaiki agar tidak lagi menyerupai gunungan sampah yang kurang berfungsi. “Kami tetap komitmen berupaya lebih baik ke depannya,” tegasnya.
Terkait keluhan warga mengenai perluasan TPA, pemerintah telah berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kesehatan juga dilakukan untuk memastikan aspek teknis dan kesehatan masyarakat terpenuhi.
“Saya optimistis masyarakat masih mau bekerja sama. Kita berbudaya musyawarah, dan penyelesaian masalah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pengelolaan TPA ini memerlukan waktu, dengan target maksimal dua tahun untuk menyelesaikan permasalahan utama. “Mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah bagian dari solusi yang harus ditempuh. Dengan tambahan ekskavator, kami akan memaksimalkan pengelolaan kapasitas sampah,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Halil menyebut akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Dinas Kesehatan untuk mengecek dan memastikan pengelolaan TPA tidak berdampak negatif terhadap kesehatan warga sekitar.
“Kami berupaya semaksimal mungkin agar kejadian seperti ini tidak terulang. Dengan musyawarah, kerja sama, dan dukungan semua pihak, kami yakin dapat mengatasi permasalahan ini,” pungkasnya.(cr7/sam)