94 Ribu Warga Jateng Bakal Terima Bansos dari Pemprov

Kepala Dinsos Provinsi Jateng, Imam Maskur. (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Sebanyak 94.764 warga di wilayah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bakal menerima bantuan sosial atau bansos dari Pemprov Jateng pada tahun 2025. Adapun basos yang akan disalurkan, antara lain Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Diketahui, bagi penerima KJS ada sebanyak 12.764 orang yang tergolong masyarakat kurang mampu, penyandang disabilitas, dan lansia terlantar. Sementara untuk penerima BLT DBHCHT berjumlah 82.000 orang, terdiri dari petani cengkeh dan tembakau serta buruh rokok.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jateng Imam Maskur mengatakan bahwa untuk KJS, setiap orang akan mendapatkan bansos berupa uang tunai Rp 370 ribu dengan jadwal pencarian setiap 3 bulan sekali.

“Masyarakat yang tidak punya kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri, artinya mayarakat non produktif, atau disabilitas, kemudian orang yang sakitnya sudah menahun, kita bantu dengan KJS Kartu Jateng Sejahtera,” katanya, belum lama ini.

“Sekarang penerimanya ada 12.764 orang se-Jawa Tengah. Karena kita keterbatasan anggaran, anggarannya dicarikan Rp 370 ribu tiap tiga bulan sekali. Karena memang biar lebih praktis. Pencairannya lewat transfer Bank Jateng,” imbuh dia.

Imam mengatakan, untuk BLT DBH CHT, Pemprov Jateng mengalokasikan Rp 1,2 juta kepada setiap penerima. Untuk pencairannya dilakukan dua kali dalam setahun, sehingga sekali cair Rp 600 ribu.

“Kami juga dapat alokasi penyaluran BLT DBH CHT itu untuk petani cengkeh, buruh tembakau, buruh rokok, jumlahnya sekitar 82 ribu orang, itu dapat alokasinya satu tahun Rp 1,2 juta, diberikan dua kali,” ungkapnya.

Selain KJS dan BLT DBH CHT, masyarakat yang masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) juga menerima bansos bentuk lain dari Kementerian Sosial. Namun terkait jumlah data penerimanya, Imam menyebut hal itu ranah pemerintah pusat.

“Penerimanya yang masuk dalam DTKS, (jumlah, Red.) pengambilan data yang diberi bantuan diserahkan ke Kemensos, dasarnya dari kabupaten/kota melalui operator yang di desa,” jelasnya.

Imam menyebut, bansos yang akan dicairkan ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Dia berharap bantuan ini dapat membantu meringankan kebutuhan hidup masyarakat, khususnya yang non produktif. (luk/adf)