SEMARANG, Joglo Jateng – Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, KH Ghofarrozin menegaskan bahwa pondok pesantren siap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena sudah berpengalaman mengelola dapur umum dan catering selama puluhan tahun.
“Tentu pesantren-pesantren berhak menjalankan MBG karena kita bagian dari warga negara,” ujar ulama yang akrab disapa Gus Rozin ini, Senin (20/1/2025).
Namun begitu, ia akan melihat apakah program yang sedang dijalankan ini kompatibel dengan sistem yang dijalankan oleh pondok pesantren atau tidak.
“Namun demikian kita harus melihat soal sistem pengadaan MBG yang dijalankan pemerintah, apakah sistem yang dibangun sudah kompatibel dengan sistem yang selama puluhan tahun sudah dijalankan di NU,”jelasnya.
Gus Rozin mengatakan, pihaknya tidak menginginkan pokoknya asal dapat saja tanpa mengetahui seperti apa sistem yang dijalankan dalam pengelolaan dan distribusi MBG tersebut.
“Kita melihat sampai saat ini MBG masih uji coba,” tandasnya.
Gus Rozin yakin bahwa pondok pesantren sangat siap menjalankan program MBG berdasarkan pengalaman setiap pondok pesantren melayani kebutuhan asupan gizi para santri.
“Nah melihat sistem yang dikembangkan pemerintah saat ini, Pondok Pesantren sangat mampu untuk mengelola itu karena pengalaman pesantren dalam memenuhi asupan santri dengan mengelola catering,” jelasnya.
Bahkan menurutnya, Pondok Pesantren sangat mampu mengelola MBG dengan standar yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan pemerintah. Untuk Pondok Pesantren sendiri sedang melakukan penjajakan untuk masuk dalam program MBG ini melalui PBNU.
“Terkait pengalaman Pondok Pesantren, setiap pesantren pasti memiliki dapur umum yang dikelola santri dan berpengalaman mengelola ribuan porsi setiap harinya tiga kali sehari,” bebernya.
Gus Rozin mengatakan setiap pondok pesantren sudah memiliki vendor dan punya suplier yang tentunya sudah terbiasa menangani hal ini.
“Nah jika program MBG pemerintah masuk dipastikan program ini betul-betul memberikan nilai tambah ke pesantren dan tidak menggangu sistem dapur umum di pesantren yang sudah mapan,” tuturnya.
PBNU sendiri sudah melakukan pembicaraab terkait sistem MBG yang akan dikembangkan di Pondok Pesantren.
Gus Rozin menambahkan, pengalaman pondok pesantren dengan jumlah santri 5.000 sampai 10.000 sangat banyak di Jawa Tengah, pengalaman mereka mengelola catering atau dapur umum juga sudah tidak diragukan.
“Jelas hal ini jadi jaminan jika dipasrahi mengelola MBG,” pungkasnya. (*/adf)
