DPRD Jateng Dorong Percepatan Penurunan Kemiskinan

BERJAJAR: Ketua DPRD Jateng Sumanto (tengah) saat menjadi narasumber sekaligus pimpinan acara FGD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Gedung Merah Putih Lantai 10 Semarang, Selasa (21/1/2025). (HUMAS/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – DPRD Provinsi Jateng menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jateng. Agenda ini berlangsung di Gedung Merah Putih Lantai 10, Kota Semarang, Selasa (21/1/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh BPS Jateng, BPK Perwakilan Jateng, Asisten Pemerintahan Setda Jateng dan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan pemerintah daerah (kepala daerah) yang perlu dilaksanakan. Salah satunya, saling koordinasi antar lembaga/instansi di tiap daerah.

“Terkait masalah kemiskinan, semua pihak perlu saling berkoordinasi. Jika semua itu bisa dilakukan, terutama oleh kepala daerah, maka upaya tersebut tidak membutuhkan waktu lama,” terangnya, saat menyampaikan materi sekaligus membuka acara FGD.

Sementara itu, perwakilan kantor BPK Wilayah Jateng Karyadi mengakui, selama ini banyak program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Dari hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa kantong kemiskinan di Jateng yang masih perlu kejelasan lagi.

“Bahkan juga perlu kejelasan, apakah programnya itu penanggulangan kemiskinan atau peningkatan pendapatan. Untuk itu, perlu dikaji kembali indikator kemiskinannya seperti apa. Sehingga sasarannya lebih fokus,” jelas Karyadi.

Lebih lanjut, Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Jateng Emma Rahmawati menjelaskan, selama ini ada sejumlah upaya penanggulangan kemiskinan. Pemprov Jateng memfokuskan pada tiga program. Di antaranya mengurangi beban masyarakat miskin seperti bansos dan bantuan pendidikan, meningkatkan pendapatan masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan, dan pengurangan kantong kemiskinan.

“Akses air bersih menjadi salah satu persoalan yang dialami masyarakat di wilayah miskin. Karena, dampaknya ke sektor kesehatan seperti stunting. Dari persoalan kemiskinan itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah verifikasi faktual di lapangan yang dibantu perangkat desa,” tutur Emma.

Lebih lanjut, Ketua Tim Indikator Statistik Sosial BPS Provinsi Jateng Harjo Teguh Hartanto mengatakan, selama ini pihaknya telah melakukan pendataan masyarakat miskin. Namun, pihaknya juga mengalami kendala adalah pengukuran kemiskinan itu sendiri.

“Dalam pendataan masyarakat miskin, perlu adanya penguatan kemampuan desa untuk update data. Di sini, desa sangat berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan,” kata Harjo.

Narasumber lain, yaitu Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan OJK Jateng Bambang Hermanto menuturkan, upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui sektor UMKM. Karena, dengan peningkatan sektor UMKM, maka mampu menumbuhkan perekonomian daerah sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

“Kami sudah meminta pihak perbankan agar dapat fokus dalam penyaluran kredit modal usaha kepada pelaku UMKM. Datanya menyebutkan, kredit ke UMKM di Jateng porsinya sebesar 50 persen atau lebih tinggi dari nasional. Kami berharap masyarakat semakin mampu dalam pengelolaan keuangan,” ungkap Bambang.

Paparan soal penanggulangan kemiskinan dilanjutkan oleh Ekonom Ahli Perwakilan BI Provinsi Jateng Oki Hermawan. Ia mengungkapkan, penduduk miskin di Jateng lebih besar berada di pedesaan.

“Di Jateng atau di Grobogan, Sragen, dan Cilacap, luasan panen padi mengalami penurunan sehingga produktifitasnya pun turun. Faktor lainnya, usia SDM di sektor pertanian sebagian besar sudah tua. Kemudian faktor impor beras. Dari hal-hal di atas, mampu memicu tingkat kemiskinan daerah,” pungkas Oki, saat memaparkan data BI. (all/adf)