Kudus  

Darurat, Dewan Desak Pemkab Kudus Atasi Sampah

Sekretaris Komisi C DPRD Kudus Rochim Sutopo. (ADAM NAUFALDO/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo  Jateng – Penumpukan sampah di sejumlah desa di Kabupaten Kudus semakin parah akibat penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Gejo. Menyikapi hal ini, Sekretaris Komisi C DPRD Kudus Rochim Sutopo mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus segera mengambil langkah darurat guna mengatasi masalah sampah yang kini menjadi ancaman lingkungan dan kesehatan.

Rochim menegaskan, kondisi ini sudah memasuki tahap darurat, yang memerlukan perhatian khusus dari Penjabat (PJ) Bupati Kudus. Dia mengusulkan agar pemkab segera menggunakan anggaran darurat atau kebencanaan untuk penanganan sampah yang menumpuk di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) desa.

“Langkah cepat harus diambil, sebab jika dibiarkan berlarut-larut, masalah sampah ini bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat,” ujar Rochim, belum lama ini.

Menurut laporan yang didapat, sampah yang tidak terangkut semakin menumpuk di TPS, bahkan ada wacana dari warga untuk membuang sampah di tempat umum sebagai bentuk protes. Dia menilai, hal tersebut sebagai ekspresi kekesalan masyarakat yang sudah jenuh dengan kondisi yang ada. “Masyarakat punya hak untuk menyuarakan keresahannya, pemerintah harus segera bergerak cepat,” tambahnya.

Rochim juga menyarankan pengadaan mesin pengolah sampah sebagai solusi jangka pendek. Dengan pengadaan mesin tersebut, diharapkan permasalahan ini bisa teratasi dalam waktu dua bulan. “Mesin pengolah sampah bisa segera datang dalam waktu satu bulan dan mulai beroperasi pada bulan berikutnya,” jelasnya.

Selain itu, Rochim mendorong pemkab untuk mencari alternatif lahan baru sebagai tempat pembuangan sampah yang lebih permanen. Dia juga mengingatkan, pemkab harus segera mencairkan anggaran kebencanaan untuk penanganan masalah ini, agar dampaknya tidak meluas. Pemerintah daerah diminta untuk lebih intensif berkoordinasi dengan DPRD, khususnya Komisi C, untuk mencari solusi komprehensif. “Kami akan terus memantau dan mendesak tindakan segera dari pemkab,” tegas Rochim. (adm/ree)