KENDAL, Joglo Jateng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal mempertanyakan Ketanggapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal dalam menangani bencana banjir yang merendam 31 desa di 8 kecamatan pada 20 Januari 2025 kemarin. Berbagai pertanyaan dilontarkan para anggota DPRD Kendal kepada para instansi terkait, saat para wakil rakyat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penanganan banjir di Kendal.
RDP ini dipimpin Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq dan dihadiri Pj Sekda Kendal Agus Dwi Lestari, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Baperlitbang, Kepala Dinas PUPR Sudaryanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aris Irwanto, Kepala Dinas Sosial Muntoha, Sekretaris BPBD Ahmad Huda, Kepala Disperkim Nur Hasim, Kepala Dinas Kesehatan dr Abidin, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pandu Rapringat Ronggojati, Kepala Dinas perhubungan Eko P, Direktur PDAM Tirto Panguripan dan relawan tanggap bencana Kendal.
Perlu diketahui, bencana banjir kala itu setidaknya merendam 14.433 rumah dan mengakibatkan 521 warga harus mengungsi. Banjir juga merendam 1 fasilitas kesehatan, 48 fasilitas umum dan 3 fasilitas pendidikan. Tak hanya itu, bencana itu juga menyebabkan 1 jalan amblas terputus dan 2 jembatan rusak.
Di RDP ini, para wakil rakyat juga mempertanyakan terkait penanganan longsor yang melanda 21 desa yang tersebar di 7 kecamatan. “Kami di sini ingin mengetahui sejauh mana penanganan banjir dan pasca banjir. Apakah harus menunggu bupati baru dilantik atau bagaimana,” kata Mahfud Sodiq saat memimpin jalannya RDP, Kamis (30/1).
Pihaknya juga menginginkan adanya masukan dari para relawan tanggap bencana yang keberadaannya tidak terikat dengan instansi manapun. Masukan itu menurutnya sangat penting, pasalnya relawan langsung terjun di lokasi bencana dan mengetahui secara pasti keadaan yang ada.
Politisi PKB ini meminta agar forum RDP yang digelar tidak dijadikan tempat saling menyalahkan antara satu instansi dengan instansi lainnya. Melainkan sebagai wadah untuk mencari formula yang tepat dalam menangani kondisi pasca banjir.
“Termasuk menentukan siapa yang memegang tongkat komando dalam menangani kondisi darurat seperti ini, agar BTT (belanja tidak tetap) bisa segera dicairkan,” ujarnya.
Mahfud menegaskan, dalam forum ini pihaknya juga ingin mendengarkan secara langsung upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan OPD terkait pasca bencana. Hal ini disampaikan mengingat beberapa waktu lalu dirinya bersama Forkopimda meninjau langsung ke lokasi terdampak yang kondisinya sangat memprihatinkan.
Dalam kunjungannya ke Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, beberapa hari lalu, lumpur tebal hingga 20 centimeter hampir merata di tiap gang, rumah dan pekarangan milik warga. Tumpukan sampah sisa-sisa banjir yang menggunung juga dijumpai setiap halaman rumah milik warga.
Lebih lanjut, saran dan masukan dari OPD terkait sangat diperlukan dalam penanganan paska banjir agar ada kejelasan. “Di sini nanti Pak Sekda bisa langsung ambil tongkat komando dan kami akan mengawal, mengingatkan dan bisa melakukan percepatan pencairan BTT,” ucapnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kendal Agus Dwi Lestari menyampaikan, banjir 20 Januari 2025 melanda di 30 desa yang tersebar di 8 kecamatan. Di antaranya di Kecamatan Patebon, Kendal, Brangsong, Rowosari, Pegandon, Ngampel, Cepiring dan Plantungan. Sedangkan longsor melanda di 21 desa di 7 kecamatan, di antaranya Kecamatan Pageruyung, Boja, Singorojo, Sukorejo, Limbangan, Patean dan Plantungan.
“Kami telah melakukan berbagai upaya, seperti berkoordinasi dengan Camat dan Pemdes terdampak jika bencana susulan terjadi, memonitoring tanggul jebol, mengevakuasi warga dan menyalurkan bantuan nasi bungkus,” terangnya.
Pemkab Kendal melalui Dinsos dan PMI juga telah mendirikan dapur umum, membersihkan material longsor dan melakukan penyedotan genangan air banjir di Desa Kebonharjo Patebon. Pembersihan dilakukan dengan menyemprot sejumlah titik jalan yang berlumpur.
“Kami juga melakukan berbagai pembersihan fasum dan faskes terdampak banjir,” jelasnya.
Tak hanya itu, sejumlah bantuan logistik juga dikirimkannya untuk korban banjir. Upaya itu disusul dengan gerakan kerja bakti bersama membersihkan rumah warga yang terdampak banjir. “Saat ini kondisi sudah surut. Warga juga sudah kembali ke rumah dan melakukan pengungsian mandiri,” bebernya.
Agus menyampaikan, saat ini kebutuhan paling mendesak para korban banjir di antaranya, selimut, obat-obatan, sembako, air mineral, alat masak, seragam sekolah SD, SMP, SMA, sepatu untuk sekolah dan alat-alat kebersihan. Dalam kesempatan ini, ia mengimbau agar warga tetap siaga dan waspada mengingat intensitas curah hujan di Kendal masih tinggi.
“Dalam menghadapi musim penghujan ini, posko bencana BPBD Kendal selalu siaga dalam 24 jam. Kami mohon segera laporkan ke kami jika terjadi bencana,” tutupnya.(ags/sam)