KENDAL, Joglo Jateng – DPRD Provinsi Jawa Tengah terus menyoroti upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal. Hal itu diwujudkan melalui kunjungan kerja Komisi C DPRD Jateng yang mendiskusikan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka penanggulangan kemiskinan saat menyambangi Kantor Setda Kabupaten Kendal, Senin (3/2/2025).
Saat berdiskusi dengan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, & Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal Izzuddin Latif, Anggota Komisi C DPRD Jateng lebih menyoroti soal penanggulangan kemiskinan di bidang perekonomian dengan mengacu pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang jasa keuangan/perbankan. Melalui sektor perbankan, dapat mendongkrak perekonomian rakyat, optimalisasi pelaksanaan program bantuan kredit usaha kecil, termasuk sinergi pemanfaatan CSR.
“Kami berharap bisa mendapatkan informasi soal penanggulangan kemiskinan dan perkembangan CSR saat ini,” kata Ketua Komisi C DPRD Jateng Bambang Haryanto di Kendal, Senin (3/2/2025).
Menanggapi hal tersebut, Izzuddin Latif menuturkan, jumlah penduduk miskin Kabupaten Kendal sebanyak 92.710 jiwa dari total penduduk 1.052.830 jiwa. Dari angka kemiskinan itu, Kabupaten Kendal berada di peringkat 17 terendah dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jateng.
“Garis Kemiskinan Kabupaten Kendal selama 2020-2024 berada pada tren yang terus naik sesuai dengan kenaikan harga kebutuhan hidup masyarakat,” paparnya.
Lanjutnya, permohonan CSR kepada beberapa perusahaan untuk menanggulangi kemiskinan dilakukan beberapa OPD. Beberapa diantaranya Dinas Perumahan Rakyat & Permukiman mengajukan Rp 28,60 miliar untuk perbaikan 1.430 rumah keluarga miskin dan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Rp 4,77 miliar untuk beasiswa 14.703 siswa dari keluarga miskin.
“CSR itu nanti difokuskan pada kegiatan tersebut, yang tidak bisa diambilkan dari APBD, agar tepat sasaran,” jelas Izzuddin.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Muhammad Afif meminta, agar program/kegiatan CSR yang dilakukan itu tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah direncanakan Pemkab Kendal. Dengan begitu, setiap program pengentasan kemiskinan di Kendal dapat selalu tepat sasaran.
“Kami berharap bantuan CSR itu tidak tumpang tindih dengan program yang sudah direncanakan agar pelaksanaannya bisa optimal dalam percepatan pengentasan kemiskinan,” saran Afif.
Selain itu, Anggota Komisi C lainnya, Asrar menilai, seharusnya Kabupaten Kendal yang memiliki kawasan industri lebih mampu mempercepat angka kemiskinan. “Kami kesini karena menilai Kendal yang memiliki industri besar seharusnya lebih mampu menangani kemiskinan,” pungkas Asrar. (all/adf)