SEMARANG, Joglo Jateng – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jawa Tengah mengalokasikan 1.381.641 ton pupuk subsidi untuk 35 kabupaten/kota. Alokasi tersebut dibagi dalam empat jenis pupuk, yakni urea, NPK, NPK untuk kakao, dan organik. Setiap jenis memiliki Harga Eceran Tertinggi yang berbeda.
“Total alokasi pupuk bersubsidi jenis urea di Jawa Tengah sebanyak 736.887 ton, NPK 594.267 ton, NPK untuk kakao 146 ton, dan organik 50.314 ton,” ujar Kepala Distanbun Jateng Supriyanto, Rabu (5/2/25).
Diketahui dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 521.34/001/XII/2024 telah diatur pula Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk 4 pupuk subsidi tersebut.
“HET pupuk bersubsidi sektor pertanian Jawa tengah tahun anggaran 2025 adalah, pupuk urea Rp 2.250 per kilogram, pupuk NPK Rp 2.300 per kilogram, pupuk NPK untuk Kakao Rp 3.300 perkilogram dan pupuk organik Rp 800 per kilogram,” tutur dia.
HET tersebut berlaku untuk pembelian yang dilakukan petani di pengecer resmi sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Yakni bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Lalu hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Atau perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi, dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektare,” lanjut dia.
Aturan itu juga disebut berlaku bagi petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sesuai UU. Disebutkan, SK tersebut dikeluarkan menimbang peran pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
Oleh karena itu, Distanbun menetapkan HET pupuk bersubsidi serta alokasi di setiap kabupaten/kota di Jateng untuk menjaga stabilitas harga dan peredaran selama 2025.
Untuk diketahui, Grobogan menerima alokasi pupuk urea terbanyak sejumlah 82.000 ton, diikuti Blora sebanyak 67.500 ton dan Brebes sebesar 43.500 ton. Sementara pupuk NPK paling banyak dialokasikan untuk daerah Grobogan 62.000 ton, Blora 50.000 ton dan Pati 41.500 ton.
Kemudian, pupuk NPK untuk kakao hanya dialokasikan ke Kebumen sebanyak 8,1 ton, Wonogiri 131,15 ton, dan Temanggung 6,75 ton. Terakhir untuk pupuk organik paling banyak dialokasikan ke Sragen 9.250 ton, Grobogan 8.075 ton, dan Blora 5.000 ton.
Sejumlah daerah tidak menerima alokasi pupuk organik, yakni Wonosobo, Semarang, Batang, Kota Magelang. Kemudian, Kota Solo, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
Produksi Gabah Kering Diprediksi Capai 4,8 Juta Ton selama 3 Bulan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkirakan wilayahnya mampu memproduksi 4,8 juta ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 2,3 juta ton beras pada Februari–April 2025.
“Hasil itu dengan perkiraan luas panen padi lebih dari 688 ribu hektar,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, Rabu (5/2/25).
Sesuai komitmen bersama, ucap Nana, Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah ditarget mampu menyerap gabah dari petani hingga menjadi setidaknya 383.144 ton setara beras.
“Saya berharap kepada Perum Bulog untuk mampu menyerap gabah (kering) seharga Rp 6.500 per kilogram, dan beras Rp 12 ribu. Dan kita harapkan (dari, Red.) petani mampu menyiapkan (hasil, Red.) gabah atau padinya agar berkualitas.” kata Nana.
Ia juga meminta Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) untuk menjalin komunikasi dengan Perum Bulog. Tujuannya supaya realisasi penyerapan 20 persen beras oleh Bulog dari Perpadi bisa tercapai.
Untuk hasil panen yang baik, Nana Sudjana juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota dan TNI mendampingi petani mulai dari proses pembibitan, masa panen hingga penjualan.
Di tempat yang sama, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah, Sopran Kennedi menerangkan, pihaknya harus menyerap beras minimal 20 persen dari Perpadi, serta 532 ribu ton gabah untuk wilayah Jawa Tengah maupun DI Yogyakarta. Dari sisi kesiapan gudang, Perum Bulog Jawa Tengah menyiapkan tempat berkapasitas 75 ribu ton yang siap untuk diisi.
“Selebihya akan kerja sama baik melalui gudang sewa, atau sistem pinjam pakai dengan TNI, BUMN, dan resi gudang yang dikelola oleh Dinas Perdagangan atau pemerintah daerah. Tentunya akan kita asesmen dahulu kelayakan gudang untuk penyimpanan beras,” katanya.
Penyiapan gudang-gudang itu, lanjut Sopran, bertujuan untuk menampung beras. Sehingga bisa memperbanyak serapan gabah dari petani.
Sebagai informasi, rakor tersebut dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan antara Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Perpadi, dan Panglima TNI pada tanggal 30 Januari 2025, di Kementerian Pertanian. Rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk menyerap gabah dan/atau beras dalam mendukung swasembada pangan, salah satunya di Jateng. (luk/adf)
