Jika tak Mundur, MBG di Purbalingga Dimulai 17 Februari

Kabid SMP Dinas Pendidikan Purbalingga Eko Budi Santosa. (MUHAMMAD ABDUL MUTTHOLIB/JOGLO JATENG)

PURBALINGGA, Joglo Jateng – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia pada 6 Januari lalu. Namun demikian, program itu masih belum bisa terlaksana di Kabupaten Purbalingga, hingga saat ini. Dijelaskan masih terdapat kendala teknis yang menyebabkan Kota Perwira belum bisa menerapkan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Purbalingga Tri Gunawan Setyadi, melalui Kabid SMP Dinas Pendidikan Purbalingga Eko Budi Santosa menyebutkan, jika sesuai rencana, MBG akan dimulai pada 17 Februari mendatang. Namun tidak menutup kemungkinan, program itu kembali diundur karena satu dan lain hal.

“Rencana awal, kita ikut jadwal (serentak) 6 Januari. Tapi karena belum siap, akhirnya diundur. Informasi terbaru dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bobotsari pada 17 Februari mulai, tapi tidak menutup kemungkinan akan mundur lagi. Jika sesuai dengan aturan, Purbalingga harusnya ada sekitar 50 SPPG. Tapi karena belum siap, sementara baru satu SPPG, yakni di Bobotsari,” ujarnya, belum lama ini.

Dijelaskannya, setiap SPPG dapat melayani sekitar 3.000-3.500 porsi. Dengan rentang jarak sekolah dari SPPG 3-6 km. “Sementara ini, data yang kami dapat, untuk SPPG Bobotsari mampu melayani 3.335 porsi untuk total 15 sekolah. Dengan rincian 1 RA, 2 MI, 2 TK, 6 SD dan 4 SMP di sekitar SPPG Bobotsari,” terangnya.

Pada MBG ini, Dinas Pendidikan bertugas sebagai pengawas. Dengan sinergi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder, pengawasan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.

“Jika program sudah jalan, kami melakukan monitoring di sekolah. Tugas kami memastikan spesifikasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan, baik itu menu, jumlah, dapur, SOP dan sebagainya. Pada prinsipnya, yang melakukan monev itu bukan hanya dari Dinas Pendidikan saja, tapi juga berbagai OPD dan stakeholder lain,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, pelaksanaan program itu dapat berjalan sesuai ketentuan, sehingga gizi anak terpenuhi. “Harapan kami gizi anak bisa terpenuhi, SOP terpenuhi, dan lancar tanpa halangan. Tapi lebih menitikberatkan ke gizi anak yang terpenuhi. Karena program ini kan judulnya makan bergizi gratis,” tandasnya.(abd/sam)