BATANG, Joglo Jateng – DPRD Provinsi Jateng menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Silaturahmi Media menuju Sinergitas Media dengan DPRD Jateng’ di Limpung Kabupaten Batang, Senin (10/2/2025). Acara itu dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan komunikasi dan peran media massa terhadap kinerja DPRD.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Mohammad Saleh saat membuka acara tersebut mengatakan, pihaknya berharap acara silaturahmi itu makin mempererat dan memperkuat sinergi antara media massa dan DPRD. Sehingga aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media bisa segera tersampaikan ke DPRD.
Lanjutnya, menyinggung soal kinerja media massa saat ini, ia mengakui selama ini sudah terjadi pergeseran dalam pola pemberitaan. Dicontohkan, masyarakat sekarang cenderung lebih memilih media online ketimbang membaca media cetak atau mendengarkan radio.
“Transformasi sosial (seperti ini) yang harus kita hadapi bersama. Namun, di sisi lain, pemerintah (tetap, Red.) perlu mempertahankan peran media di era digital ini. Peran media itu dalam pembangunan negara tanpa harus menjadi pengendali opini. Jadi, kita harus menghargai kebebasan pers dan tetap mendukung pendapat dan aspirasi masyarakat,” terangnya.
Soal peran media massa terhadap lembaga legislatif (DPRD), Ketua PWI Kabupaten Pekalongan Triono menilai, media sangat berperan dalam penyampaian informasi, penggalangan opini, pengawasan, edukasi, penghubung, dan kontrol sosial. Dari peran itu, media memiliki beberapa tugas, diantaranya obejektivitas, akurasi, transparansi, dan kemandirian.
“Peran media untuk mendukung kinerja legislatif cukup penting sehingga semua informasi sampai di tengah-tengah masyarakat,” tutur Triono.
Sementara itu, Saefudin selaku Anggota PWI Batang juga menilai media sangat berperan dalam upaya penguatan fungsi legislatif. Dipaparkannya, dalam fungsi legislasi, media berperan dalam hal sosialisasi ke masyarakat. Kemudian, fungsi budgeting atau anggaran, media terlibat anggaran lebih tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat. Termasuk fungsi pengawasan di mana media berperan mengontrol kinerja eksekutif saat menjalankan Peraturan Daerah (Perda).
“Dengan tetap bersinergi dengan DPRD, maka media dapat tetap menjaga marwahnya sebagai media massa yang memiliki kapasitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (all/adf)
