Batang  

Pemkab Rembang Kembali Raih Opini WTP Laporan Keuangan

RAIH: Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki usai mengumumkan hasil audit laporan keuangan 2023 di hadapan DPRD Batang, Rabu (12/6/24). (HUMAS/JOGLO JATENG)

BATANG, Joglo Jateng – Transparansi keuangan yang membanggakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang mengumumkan hasil audit keuangan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun Anggaran 2023. Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan laporan telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

“Alhamdulillah, Pemkab Batang kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini tahun kedelapan dalam menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memperoleh opini WTP dari BPK Perwakilan Jawa Tengah,” ujar Lani, Rabu (12/6/24).

Pihaknya menyatakan, hasil perhitungan APBD 2023 dapat diketahui pendapatan daerah ditetapkan dalam Perubahan APBD 2023 sebesar Rp 1.798.241.300.314,00. Dengan realisasinya sebesar Rp 1.807.569.985.808,65 atau 100,52 persen.

Baca juga:  LP2M UIN Walisongo Resmi Melepas Mahasiswanya untuk Kegiatan KKN di Tersono, Batang

“Pendapatan Daerah lebih dari target sebesar Rp 9.328.685.494,65 atau 0,52 persen. Sedangkan Anggaran Belanja dan Transfer dalam penetapan perubahan APBD 2023 Rp 1.934.994.164.884,78 dan realisasinya Rp 1.800.611.457.847,00 atau 93,06 persen,” jelasnya.

Lebih lanjut, anggaran yang tidak terserap Rp 134.382.707.037,78 atau 6,94 persen. Di antaranya dari Belanja Pegawai Rp 67.097.508.345,00, Belanja Barang dan Jasa Rp 37.731.814.048,78, Belanja Hibah Rp 2.820.580.342,00, Bantuan Sosial Rp 908.782.214,00, Belanja Modal Rp 18.835.671.492,00 dan Belanja Tak Terduga Rp 11.285.418.172,00.

“Sedangkan realisasi Pendapatan 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 56.612.950.606,64 6 atau 3,23 persen. Dari di 2023 Rp 1.807.569.985.808,65 dan di 2022 Rp 1.750.957.035.202,01,” terangnya.

Baca juga:  Pj Gubernur Jateng Tekankan Pentingnya Mitigasi Bencana dan Kolaborasi Semua Pihak

Untuk realisasi belanja dan transfer daerah 2023 Rp 1.800.611.457.847,00. “Pada komponen pembiayaan realisasi Penerimaan Pembiayaan 2023 Rp 144.458.319.116,78 sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp 7.700.000.000,00,” ungkapnya.

Dalam realisasi APBD 2023 ada surplus sebesar Rp 6.958.527.961,65 dan realisasi pembiayaan netto Rp 136.758.319.116,78. Sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2023 sebesar Rp 143.716.847.078,43.

Kemudian, aset daerah berdasarkan neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.105.376.216.713,49 dibandingkan 2022 sebesar Rp 3.088.215.436.296,77. Maka mengalami penambahan aset daerah sebesar Rp 17.160.780.416,72 atau 0,56 persen.

“Sedangkan kewajiban daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.548.481.628,73 dibandingkan 2022 Rp 36.528.021.150,66. Ini mengalami kenaikan Rp 15.020.460.478,07 atau 41,12 persen,” imbuhnya. (hms/fat)