Pemalang Kembali Mendapatkan Opini WTP

SERAH TERIMA: Bupati Pemalang Mansur Hidayat saat menyerahkan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemalang TA 2023 kepada Ketua DPRD Pemalang Wasisto pada Rapat Paripurna, Senin (24/6/24). (UFAN FAUDHIL/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – Setelah dua tahun berturut-turut mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), akhirnya tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Dengan perolehan ini, Pemkab berharap menjadi sebuah langkah besar untuk semangat memajukan pembangunan. Sekaligus perekonomian masyarakat yang bersih tanpa korupsi.

Bupati Pemalang Mansur Hidayat menuturkan, dengan partisipasi semua pihak, Pemkab kembali mendapatkan Opini WTP dari BPK RI. Pihaknya menekankan agar tetap fokus bekerja dengan baik, walaupun telah mendapatkan opini ini wajib mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sehingga capaian meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Baca juga:  Mansur Pastikan Daging Kurban Aman

“Namun perlu saya utarakan, perolehan Opini WTP ini bukan menjadi tujuan akhir. Tetapi bagian dari proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup Pemkab Pemalang,” tuturnya saat membacakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemalang Tahun Anggaran (TA) 2023.

Pihaknya menjabarkan, pos-pos Laporan Keuangan Pemkab Pemalang di APBD TA 2023, pertama pada Pos Pendapatan yang realisasinya naik 3,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp 2,493 triliun jadi Rp 2,572 triliun. Selanjutnya Pos Belanja, sebesar Rp 2,109 triliun atau 91,03 persen dari anggaran Rp 2,316 triliun, penggunaannya naik 3,64 persen dibandingkan realisasi belanja 2022 Rp 2,035 triliun.

Baca juga:  Giatkan Sosialisasi dan Bimtek PIKP

Kemudian, pos ketiga yaitu Transfer Daerah, di 2023 pencapaiannya sebesar Rp 430,716 miliar realisasi 99,98 persen dari anggaran Rp 430,783 miliar. Pada Pos Realisasi Surplus/Defisit, di 2023 terealisasi Rp 33,043 miliar atau 25,93 persen dari yang ditetapkan Defisit Rp 127,451 miliar.

Selanjutnya, pos Pembiayaan Neto 2023 surplus Rp 127,901 miliar atau 100,35 persen dari anggaran yang yang telah ditentukan. Terakhir, Pos SILPA 2023 Rp 160,944 miliar, naik 3,33 persen dibandingkan SILPA 2022 Rp 155,751 miliar.

“Demikian beberapa hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat memberikan gambaran mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 yang diajukan. Sehingga akan mempermudah pembahasan selanjutnya,” tutupnya.(fan/sam)