PEMALANG, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang memberikan empat strategi cara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menjawab pertanyaan para anggota DPRD Kabupaten Pemalang, pada sidang Paripurna DPRD dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2023, Senin (8/7/24).
Dengan mengoptimalkan kinerja pelaksanaan APBD agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Pemalang, untuk bersama-sama mewujudkan Pemalang yang adil, makmur, agamis dan ngangeni (Aman).
Sekertaris Daerah (Sekda) Pemalang Heriyanto mengatakan, ada 4 strategi penting yang bisa dilakukan untuk peningkatan PAD, yaitu intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemetaan obyek pajak. Kemudian, pembebasan denda pajak, elektronifikasi sistem pelayanan berupa e-pajak dan e-retribusi, serta memberikan kemudahan sistem pembayaran.
“Empat strategi itu telah disusun dan disetujui bupati untuk saya sampaikan di Rapat Paripurna kali ini. Di mana hampir semua fraksi mempunyai keinginan dan tujuan yang sama agar PAD Pemalang bisa ditingkatkan di 2024 ini,” ucapnya, Senin (8/7/24).
Adapun strategi yang kedua yaitu memberikan kemudahan sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kerja sama dengan Perbankan. Pihaknya melihat masyarakat di era sekarang sangat bergantung pada teknologi karena mendambakan kemudahan, sehingga sistem ini pastinya akan berdampak baik pada peningkatan PAD. Karena semakin banyak pilihan cara pembayaran masyarakat tidak akan kebingungan untuk membayar pajak.
Pada poin ke tiga, Heriyanto mengajak para petugas pajak daerah agar memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang akan membayar pajak. Serta poin terakhir atau ke empat, pihaknya akan berkelanjutan melakukan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan perangkat daerah penghasil.
Lebih lanjut, Pemkab menjamin realisasi APBD 2023 optimal. Angka realisasinya sekitar 91,03 persen dan anggaran yang belum terserap maksimal sekitar 8,97 persen ada di bidang kepegawaian yaitu anggaran alokasi PPPK, bidang belanja barang dan jasa, serta belanja modal, terutama disebabkan kurang optimalnya realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan.
“Selain belanja untuk pembangunan, kesehatan, pendidikan dan lainnya, Pemkab juga melaksanakan belanja investasi khusus di 3 BUMD yaitu Bank Jateng, PDAM Tirta Mulia dan LKM BKD, dengan total nilai Rp 7,85 miliar. Semuanya dilaksanakan dalam rangka kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menuju Pemalang AMAN,” pungkasnya.(fan/sam)
