PURBALINGGA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menetapkan sejumlah target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, dalam Musrenbang RPJMD di Pendopo Dipokusumo, beberapa waktu lalu. Hal itu sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan, arah pembangunan lima tahun ke depan akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi daerah, pelestarian lingkungan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Pertama, transformasi SDM, terutama dalam menyambut bonus demografi. “Dalam lima tahun ke depan, kita akan memiliki penduduk usia produktif dalam jumlah besar. Ini harus betul-betul disiapkan dengan peningkatan kualitas SDM agar menjadi unggul dan kompetitif,” katanya.
Kedua, pembangunan ekonomi inklusif dengan tantangan geografis yang tidak dilalui jalur utama seperti pantura dan jalan tol. Menurutnya, kondisi ini bukan hambatan, melainkan peluang untuk mengembangkan keunggulan SDM lokal yang dikenal ulet, teliti dan tidak neko-neko. “Ini nilai tambah yang bisa menarik investor,” tambahnya.
Ketiga, keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta ketahanan pangan. Bupati Fahmi menegaskan, Purbalingga memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, terutama di wilayah Kemangkon, Bukateja dan Kalimanah.
“Kita surplus dalam produksi padi dan juga punya potensi komoditas di dataran tinggi. Ini yang harus kita optimalkan,” ujarnya.
Keempat, penguatan konektivitas antarwilayah dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Ia berharap, Bandara Jenderal Besar Soedirman (JBS) segera beroperasi guna mendukung aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi. Serta, menekankan pentingnya optimalisasi konektivitas dengan kabupaten tetangga seperti Pemalang, Tegal, Banyumas dan Banjarnegara.
Kelima, transformasi dan optimalisasi tata kelola pemerintahan. Mengingat ruang fiskal daerah yang terbatas, Fahmi menekankan perlunya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program.
“APBD kita Rp2,1 triliun, namun ruang fiskalnya hanya Rp200 miliar. Maka, efisiensi dan efektivitas menjadi sangat penting,” jelasnya. (abd/sam)
