KOMISI A DPRD Kabupaten Pati menegaskan agar seluruh aparatur perangkat pemerintah desa yang menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak April mendatang bersikap netral. Sikap netral perangkat desa bertujuan agar tidak mengganggu pelayanan publik dan menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat. Bagaimanapun, Pilkades rawan memantik konflik jika tak dipantau secara maksimal.
Hal ini disampaikan oleh Bambang Susilo, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati. Ia menyatakan, netralitas perangkat desa sangat diperlukan untuk membangun persaingan menjadi lebih sehat. “Perangkat desa jangan sampai masuk menjadi salah satu tim sukses calon kepala desa dalam Pilkades serentak nanti. Berpotensi menciptakan kegaduhan-kegaduhan yang tak perlu,” katanya di Pati, Rabu (3/2).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai apabila perangkat desa ikut menjadi tim sukses. dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan. Ia mengimbau perangkat desa tidak terlibat dalam aksi dukung mendukung calon.
“Menggunakan hak pilih silakan. Tapi jangan sampai jadi tim . Itu tidak etis dan menciptakan kompetisi yang tidak sehat,” pinta Bambang.
Selain itu, nantinya siapa pun calon yang terpilih, baik itu yang didukung maupun lawannya, akan menjadi atasan di dalam pemerintahan desa. “Netralitas juga bukan hanya tanggung jawab perangkat desa, tapi sikap netral itu harus ditunjukkan oleh panitia Pilkades serentak agar tak ada kecemburuan sosial,” imbuhnya.
Bambang juga meminta kepada pelaksana, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pati, untuk tetap melaksanakan Pikades sesuai jadwal. Sebab, Pilkades harus tetap diselenggarakan mengingat kebutuhan pelayanan publik harus tetap berjalan. “Regulasi Perbupnya jelas ada perubahan teknis. Sebab di era pandemi ini Pilkades harus berjalan kondusif dan aman,” lanjutnya.
Ia juga meminta kepada seluruh pihak yang berwenang untuk mengupayakan pelaksanaan Pilkades yang patuh pada protokol kesehatan yang berlaku. Banyak ahli kesehatan mengatakan pemilihan umum memiliki risiko besar penyebaran wabah. “Jangan sampai Pilkades malah membuat klaster penyebaran wabah yang lebih luas. Sebisa mungkin protokol kesehatan harus diterapkan ketat,” tutupnya. (cr4/abu)
