BANTUL, Joglo Jogja – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Bantul mengadakan rapat pleno. Salah satu agenda yang harus diimplementasikan dalam waktu dekat yakni mengenai Kurikulum Merdeka, guna percepatan pemulihan mutu pendidikan diwilayah Bantul.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul, Isdarmoko mengatakan, MKKS merupakan wadah maupun tempat bersilaturahmi. Sehingga harus dimanfaatkan demi kemajuan pendidikan di daerahnya.
“Banyak hal terkait kebijakan sekolah dalam forum MKKS, jadi ini forum resmi. Kebetulan hari ini rapat, tentu juga ada hal-hal praktis yang kita praktekkan, agenda ada beberapa hal dalam waktu dekat yaitu terkait dengan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM),” ujarnya, Senin (29/8).
Menurutnya, IKM merupakan kebijakan 4 Menteri. Hal ini dalam rangka pemulihan mutu pendidikan di Indonesia setelah pandemi Covid-19.
“Setelah pandemi Covid-19 selama dua tahun lebih berdampak pada sektor pendidikan. Ada penurunan tajam prestasi akademik atau kualitas pendidikan,” imbuhnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengatakan, diperlukan upaya-upaya strategis dari kementerian. Salah satunya dengan kebijakan merdeka belajar.
“Setelah ada kebijakan baru, terdapat program guru penggerak dan sekolah penggerak. Ini ada IKM dan platform merdeka mengajar,” katanya.
Menurutnya, kebijakan dari kementerian tersebut harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Hal ini guna mempercepat pemulihan kualitas mutu pembelajaran paska pandemi.
“IKM wajib dilaksakan bagi sekolah pengerak. Sekolah penggerak di Bantul tahap pertama ada lima, tahap kedua bertambah sembilan sekolah,” bebernya.
Isdarmoko menambahkan, sekolah penggerak tersebut wajib mengimplementasikan IKM yang akan mendapat pendampingan dari pusat selama tiga tahun. Hal ini dengan harapan bisa menjadi role model sekolah-sekolah lain di wilayah Bantul.
“14 sekolah harapannya bisa menjadi role model bagi sekolah lain, untuk itu akan didampingi secara khusus. Sementara sekolah lain mengimplementasikan IKM secara mandiri,” tukasnya.
Adapun sekolah penggerak di tahap pertama terdapat empat sekolah negeri dan satu sekolah swasta. Sementara tahap kedua terdapat enam sekolah negeri dan tiga swasta. Antara lain SMP Muhammadiyah Imogiri, SMP 1 Srandakan, SMP 1 Kretek, SMP 2 Piyungan, SMP 2 Pleret, dan SMP 2 Dlingo. (ers/bid)
