SOLO – Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Surakarta meminta pelaku usaha perhotelan aktif melibatkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat. Hal tersebut untuk memastikan protokol kesehatan berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami mengingatkan ke anggota PHRI untuk jaga konsistensi protokol kesehatan karena yang kita hadapi ini tidak terlihat, jangan sampai jadi klaster baru nantinya. Libatkan juga instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan gugus tugas,” kata Perwakilan Bidang Humas dan Promosi PHRI Surakarta Sistho A. Shrestho, kemarin (23/9).
Ia mengatakan saat ini aktivitas di perhotelan sudah mulai meningkat. Setelah sempat mengalami penurunan okupansi yang cukup signifikan beberapa waktu lalu.
“Oleh karena itu, sifatnya (kegiatan) yang mengundang beberapa orang kami selalu libatkan mereka (instansi terkait) untuk memastikan protokol kesehatan,” imbuhnya.
Berdasarkan data dari PHRI Surakarta, sejak awal diberlakukan status Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kota Solo, pada April tingkat okupansi perhotelan di Soloraya jatuh dari 59-60 persen menjadi delapan persen. “Saat ini tingkat okupansi sudah membaik secara perlahan, di kisaran 30-33 persen. Kalau dihitung setiap bulannya ada kenaikan sekitar empat persen,” ungkapnya.
Oleh karena itu, untuk memastikan tingkat okupansi terus membaik, pihaknya meminta pelaku usaha perhotelan memberikan pelayanan. Salah satunya dengan mengutamakan protokol kesehatan kepada para tamu.
“Semoga tidak ada pernyataan negatif juga, seperti saat itu ada ‘statement’ Solo zona hitam, karena itu sangat berpengaruh,” ujarnya.
General Manager The Alana Hotel and Convention Center Solo itu mengatakan untuk memastikan staf dalam kondisi fit dan tidak terpapar virus tersebut, rencananya secara terjadwal akan dilakukan tes cepat yang diikuti oleh seluruh petugas hotel. Tanpa Terkecuali
“Kami ingin membuat bahwa para tamu merasa nyaman dan aman, yang penting juga adalah antarstaf merasa aman, maka hasil kerja pasti lebih maksimal. (Tes) konsisten setiap bulan ke seluruh staf dan biayanya akan dibebankan ke perusahaan,” tuturnya. (ara/fat)
