SEMARANG – Jaringan Santri Nasionalis (JSN) prihatin dan menyayangkan atas unggahan potingan unggahan BEM KM UNNES di akun istagramnya yang diterbitkan pada hari Selasa (6/7/2021) lalu.
Dalam unggahannya BEM KM UNNES memberikan julukan Presiden Jokowi sebagai “The King of Lip Service”, Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin sebagai “The King of Silent”, dan Ketua DPR Puan Maharani sebagai “The Queen of Ghosting”.
Menurut Koordinator JSN, M. Fadil Kirom, tindakan tersebut tidak mencerminkan budaya ketimuran dimana sopan santun menjadi landasan utama dalam mengeluarkan pendapat. Selain itu sebagai mahasiswa yang seharusnya mengedepankan argumentasi akademis, BEM KM UNNES tidak memberikan data serta fakta yang valid dan ilmiah sehingga ini justru menurunkan martabatnya karena seharusnya mahasiswa itu adalah manusia akademis.
“Jangan sampai terkesan di masyarakat bahwa mahasiswa dijadikan alat politik praktis oleh kelompok tertentu,” ujar Fadil pada Kamis (8/7/2021).
Selain itu, M. Fadil Kirom, juga menyatakan bahwa unggahan tersebut tidak menyajikan argument ilmiah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kritik alias merupakan emosi sepihak.
“Mungkin BEM KM UNNES tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa terindikasi penghinaan pada symbol-simbol negara dan dapat dituntut secara hukum karena melanggar peraturan perundang-undagan yang berlaku,” tambahnya.
Oleh karena itu JSN mengajak semua pihak baik pendukung Jokowi dan Puan Maharani serta santri-santri pendukung K.H. Ma’ruf Amin, tidak terpancing emosi dan meminta BEM KM UNNES untuk melakukan klarifikasi disertai data dan fakta ilmiah.
“Kemudian menghimbau kepada aktivis mahasiswa untuk lebih hati-hati menggunakan Medsos, dan memiliki sense of crisis di masa pandemic Covid 19. JSN memandang bahwa selama kepemimpinan Jokowi-KH Ma’ruf Amin sudah banyak menunjukkan keberhasilan yang seharusnya dapat dilihat secara obyektif oleh mahasiswa,” tutupnya.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM UNNES) melakukan aksi digital melalui unggahan Sosial Media Instagram dalam rangka kritik terhadap Rezim Pemerintahan Jokowi dan DPR yang diketuai oleh Puan Maharani. Hal itu dilakukan setelah BEM UI Juluki Jokowi Sebagai “The King of Lip Service”.
Presiden BEM KM UNNES, Wahyu Suryono Pratama mengatakan, K.H Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden.
“Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya dimasa pandemi,” ujarnya.
Selain itu Wahyu juga menjelaskan kritiknya terhadap Puan Maharani dilakukan berdasarkan pandangan bahwa ia merupakan simbol DPR RI.
“Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya dimasa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dst.) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya,” ucapnya.
Jokowi sendiri, menurut Wahyu, kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya.
“Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi,” paparnya.
Sementara itu, pihak rektorat UNNES melalui pernyataan resmi Humasnya, Burhanuddin mengatakan pihaknya tetap menghargai Kebebasan Berpendapat mahasiswa dengan Tetap Memerhatikan Etika dan Nurani.
Dengan beredarnya unggahan media sosial dari BEM UNNES soal kritikan tersebut, Burhanuddin menegaskan bahwa peryataan yang disampaikan tersebut merupakan peryataan internal Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM UNNES) dan tidak mewakili peryataan resmi UNNES.
“UNNES menghargai kebebasan berpendapat mahasiswa dengan tetap memerhatikan etika dan nurani. Namun UNNES menyayangkan uanggahan-unggahan di media yang bernuansa penghinaan dan ujaran kebencian yang bukan bernuansa akademik perguruan tinggi,” ujarnya.
Burhanuddin mengklaim bahwa UNNES sendiri melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melakukan pembinaan pada BEM UNNES untuk melakukan unggahan edukatif dan menghindari unggahan yang bernuansa penghinaan dan ujaran kebencian.
“UNNES menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan perhatian terhadap kemajuan UNNES. UNNES mengajak masyarakat untuk mendukung kinerja Presiden RI, Ir. Joko Widodo, Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin dan Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani,” pungkasnya. (gih/rds)
