SEMARANG, Joglo Jateng – Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo mengatakan, pihaknya sedang melakukan persiapan data-data penerima bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Dikatakan, jumlah penerima bantuan itu sebanyak 133.555 keluarga.
“Nanti kita crosscheck (data) dengan yang UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Porapar (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata) Jateng. Kita overlay (proses penyatuan data) dengan data kita,” kata Harso di kompleks Kantor Gubernur, Senin (26/7).
Setelah itu, lanjutnya, data penerima tersebut akan diatensikan ke badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP). Menurutnya, mumpung dana belum tersedia di belanja tidak terduga (BTT), dinsos melakukan persiapan lebih dulu.
“Nanti salurnya lewat PT Pos. Jadi seperti BST (bantuan sosial tunai). Penerima kita beritahu, kemudian mereka mengambil di kantor pos sebesar Rp200 ribu (per KK), rencananya kita untuk dua bulan,” terangnya.
Menurut Harso, sebanyak 133.555 keluarga tersebut merupakan kalangan yang terdampak PPKM. Tidak hanya pedagang pasar atau pedagang kaki lima (PKL), tapi juga pekerja informal lainnya. Untuk semua warga yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), Harso memastikan mereka sudah terbantu. “Jadi kita yang non-DTKS,” ucapnya.
Saat ini, pihaknya masih menunggu anggaran yang tengah disusun oleh BPKAD dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Nanti, jika sudah siap, pihaknya akan diberitahu. Yang jelas, dinsos terus menyiapkan data penerima.
Dinsos juga akan melakukan penyatuan data dengan kabupaten dan kota, supaya tidak terjadi tumpang tindih data penerima. Nantinya, data keluarga penerima berdasarkan by name by address.
“Paling banyak (penerima) ya di Kota Semarang, itu paling banyak. Yang penduduknya besar-besar, Banyumas, Cilacap,” pungkas Harso.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan bansos tersebut sampai kepada masyarakat. Harapannya dapat mengurangi beban masyarakat menyikapi diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4, pada 26 Juli hingga 2 Agustus.
“Yang kita tekankan dalam rapat tadi, adalah bantuan yang harus diterima rakyat segera dicairkan,” kata Ganjar.
Oleh karena itu, ia segera meminta data-data penerima yang ada di pemerintah pusat agar segera dibagi. Misalnya, bantuan sosial, bantuan sosial tunai (BST) dan sebagainya. “Kita mendampingi agar itu bisa selesai cepat,” ujar Ganjar. (hms/gih)
