PATI, Joglo Jateng – Penyerapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pati masih mengalami berbagai kendala. Salah satunya adalah penerapan kartu tani yang kerap ditemui masalah teknis. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten (pemkab) diimbau untuk bisa mempersiapkan rencana cadangan, ketika terjadi kendala serupa.
Sekretaris Komisi B DPRD Pati Hilal Muharrom menyebutkan, penggunaan kartu tani memang membutuhkan persiapan yang matang. Hal itu dikarenakan, data yang ada di tingkat petani dapat berubah sewaktu-waktu.
“Kita harus paham betul kondisi petani di lapangan seperti apa. Terlebih di musim hujan seperti sekarang, rencana penanaman yang jauh-jauh hari telah disiapkan bisa gagal seketika karena hujan. Kalau seperti itu nanti imbasnya pasti ke penyerapan pupuk yang tidak maksimal. Padahal memang karena keadaan alam,” jelasnya.
Selain itu Hilal mengatakan, data kepemilikan lahan dalam kartu tani juga perlu menjadi perhatian. Sebab petani tidak selalu mengerjakan luasan lahan yang sama setiap tahunnya.
“Kalau seluruh petani mendapatkan kartu tani sesuai luas lahan, saya yakin tidak ada penyelewengan. Tapi masalahnya, di lapangan banyak lahan yang digarap petani lain. Misal pada kartu tani tertera pemilik lahan adalah si A, tapi ternyata disewakan dan digarap oleh si B. Padahal pupuk bersubsidi sudah tertera atas nama A kan repot,” kata Hilal.
Oleh sebab itu, pemerintah harus memiliki rencana cadangan agar permasalahan di lapangan dapat segera teratasi. Dengan demikian, penyerapan pupuk bersubsidi dapat lebih optimal.
“Intinya kalau menurut saya, sebelum pengaplikasian kartu tani harus ada plan a,b,c dan seterusnya. Jangan sampai aturan yang dibuat terlalu ketat sehingga menimbulkan banyak masalah ke depan,” pungkasnya. (abd/fat)
