BALI, Joglo Jateng – Direktur Pelaksana Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bank Dunia Mari Elka Pangestu menyatakan krisis perubahan iklim merupakan salah satu ancaman terbesar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ancaman ini sulit dibenahi, bahkan tidak akan hilang.
“Perubahan iklim adalah salah satu ancaman terbesar bagi pembangunan dan pertumbuhan, tidak akan hilang. Anda tidak dapat membalikkannya dan itu (perubahan iklim) hanya akan menjadi lebih buruk,” katanya dalam Tri Hita Karana (THK) Blended Finance Presidensi G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11/22).
Mari mengatakan, perubahan iklim menjadi ancaman bagi pembangunan dan pertumbuhan karena krisis ini menimpa seluruh lapisan masyarakat. Baik di negara miskin, berkembang maupun maju. Ia menuturkan, ketika perubahan iklim menimpa negara-negara termiskin dan rentan, maka mereka tidak ada pilihan untuk tidak melakukan tindakan atau upaya mitigasi.
Mari menjelaskan, apabila krisis perubahan iklim tidak dimitigasi dengan segera, maka akan mendorong hingga lebih dari 132 juta orang masuk ke dalam kemiskinan. Selain itu, sebanyak 260 juta orang bermigrasi, dan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia.
Oleh sebab itu, transformasi dalam rangka mengatasi perubahan iklim harus dilakukan. Termasuk dalam lima sistem utama yaitu transportasi energi, pertanian, pangan dan penggunaan lahan. “Itu karena infrastruktur perkotaan dan manufaktur menyumbang 90 persen dari emisi gas rumah kaca,” ujarnya.
Sementara itu, jika upaya mitigasi cepat dilakukan, maka global akan mendapatkan pertumbuhan, pekerjaan, ketahanan, dan pembangunan secara sekaligus. “Anda dapat mencapai keduanya (iklim dan pembangunan) jika Anda melakukannya dan mengelolanya dengan cara yang benar,” tegas Mari.
Sebelumnya, di forum yang sama, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan skema blended finance. Hal ini dinilai akan mampu mengatasi kesenjangan finansial pada kebutuhan pembiayaan climate change atau perubahan iklim.
“Kita membutuhkan blended finance global yaitu pembiayaan yang tidak hanya dari pemerintah tetapi juga semua sektor swasta harus menjadi bagian dari masalah ini,” katanya.
Blended finance merupakan skema pembiayaan optimal dengan mengombinasikan beberapa sumber pendanaan atau pembiayaan dalam satu proyek. Seperti dari anggaran pemerintah, pihak swasta dan donor.
Luhut menekankan dunia termasuk Indonesia masih menghadapi kesenjangan finansial yang besar. Tepatnya pada pembiayaan iklim meski negara-negara maju telah berkomitmen untuk memobilisasi 100 miliar dolar AS per tahun pada 2020. Komitmen negara maju untuk memobilisasi pendanaan 100 miliar dolar AS per tahun tercipta karena negara-negara ini sangat berkontribusi terhadap krisis climate change.
Luhut mengatakan, penyumbang emisi karbon terbesar mayoritas berasal dari negara maju yaitu mencapai 14,7 ton per kapita yang melebihi ambang batas sebesar 4,5 ton per kapita. Oleh sebab itu, anggota G20 yang merupakan negara-negara penguasa 85 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia ternyata menyumbang hingga 80 persen emisi karbon global.
“Tapi oleh anggota G20 seperti Indonesia, kita hanya menyumbang 2,3 ton per kapita,” ujarnya.
Luhut menuturkan, Indonesia sendiri sangat berkomitmen terhadap penanganan perubahan iklim. Hal tersebut sebagai tanggung jawab menyediakan masa depan yang lebih baik kepada generasi penerus Bangsa.
Salah satu upaya yang ditempuh oleh Indonesia adalah dengan memensiunkan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara untuk bertransisi ke energi terbarukan (EBT). Upaya tersebut menjadi agenda prioritas nasional dan akan diwujudkan dengan mekanisme pembiayaan berkelanjutan.
“Indonesia saat ini sedang menyelesaikan negosiasi kerja sama dengan kelompok mitra internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dan Jepang untuk program kemitraan transisi energi,” jelas Luhut. (ara/gih)
