SEMARANG, Joglo Jateng – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah (Jateng) menilai masifnya proyek reklamasi untuk industri dan perumahan mewah di daerah pesisir ikut andil sebabkan bencana banjir terjadi di beberapa wilayah. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah mengutamakan penataan wilayah pesisir terlebih dahulu daripada membangun infrastruktur untuk mengatasi banjir.
“Persoalannya kembali ke tata ruang, bahwasanya kalau kita lihat pesisir Semarang, Kendal dan Demak itu akan ada kawasan industri, harusnya itukan jadi wilayah-wilayah rawan bencana yang harus dikembalikan secara fungsiologisnya, tapi ini malah tambah dibebankan lagi dengan infrastruktur industri yang akan memperparah wilayah pesisir,” jelas Dikrektur Eksekutif Walhi Fahmi Bastian, dalam Konferensi Pers “Salah Urus Tata Ruang Mendorong Bencana Ekologis Pulau Jawa” di Semarang, Senin (23/1/23).
Fahmi menyebut, kebutuhan air tanah dalam jumlah besar untuk operasional industri sangat menyumbang penurunan muka tanah yang setiap tahunnya sekitar 8-18 centimeter. Adapun jika dibandingkan dengan kebutuhan air yang digunakan kebutuhan rumah tangga setidaknya hanya 1 meter kubik.
“Tapi kalau pabrik kan ekstrasi air tanah yang besar-besaran, ini yang menyebabkan land subsidence semakin cepat,” katanya.
Belum lagi ditambah persoalan iklim yakni mencairnya es di kutub yang menyebabkan air laut itu semakin naik. Dengan perkiraan kenaikan permukaan laut 1-3 centimeter per tahun.
“Kecil, tapi kalau muka tanah juga turun itu akan semakin mempercepat (Semarang tenggelam) bahkan dalam laporan (konferensi perubahan iklim PBB) IPCC salah satu riset terkait dengan iklim, Semarang ini masuk dalam tiga kota besar yang akan tenggelam, setelah Jakarta,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya menilai perubahan peruntukan lahan di Kota Semarang terjadi secara signifikan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Wilayah atas yang menjadi zona penyangga telah mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan permukiman, pusat pendidikan dan kawasan komersial.
Sebelumnya, para ahli telah memperingatkan, kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah imbas perubahan iklim global menjadi ancaman serius bagi warga kawasan pesisir Jakarta, Semarang dan Demak. Mereka memproyeksikan permukaan air laut akan naik 25 hingga 50 cm tahun 2050 dan pada 2100 air laut akan menggenangi sebagian besar kota pesisir di Indonesia.
“Masyarakat pesisir akan menjadi kelompok paling rentan karena banjir pesisir dan penurunan permukaan tanah serta perubahan lingkungan laut. Ini termasuk kehilangan dan kerusakan harta benda karena banjir dan tanah mereka terendam secara permanen, menyebabkan peningkatan biaya untuk rehabilitasi dan migrasi,” kata Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pujiastuti di Jakarta, beberapa waktu lalu. (luk/ara/gih)
