Kepala SMAN 8 Bantah Adanya Dugaan Pungli

Kepala SMA Negeri 8 Semarang, Suparmi
Kepala SMA Negeri 8 Semarang, Suparmi. (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Kepala SMA Negeri 8 Semarang, Suparmi mengungkapkan bahwa dugaan pungutan liar (pungli) di tempatnya tidaklah benar. Oleh karena itu, pihaknya mengaku siap ketika diminta klarifikasi baik dari cabang dinas (cabdin) wilayah I maupun dari Disdikbud Jateng.

“Tidak benar sebenarnya. Secara berjenjang kita sudah diminta konfirmasi dan klarifikasi cabdin dan provinsi pada Jumat kemarin. Terkait berbagai macam laporan itu sudah dikonfirmasi klarifikasi hasilnya kami bisa buktikan tidak ada yang benar,” ungkapnya saat dihubungi Joglo Jateng, Selasa (15/8/23).

Dirinya mengaku bahwa aduan yang menyampaikan jika aduan dugaan penarikan iuran kepada siswa sebesar Rp 16 ribu per bulan untuk biaya cicilan pengadaan Mobil Hiace itu terjadi sudah lama. Bahkan, sebelum dirinya menjabat sebagai kepala sekolah pada Juli 2022 lalu. Namun, ia tak mengetahui alasan atau penyebab pasti kenapa laporan tersebut kembali mencuat atau dilaporkan kembali di LaporGub.

“Sebelum-sebelumnya padahal sudah terselesaikan. Makanya kita tak tahu (kenapa kembali mencuat). Kami secara berjenjang juga selalu laporan, klarifikasi ke dinas pendidikan provinsi. Makanya ini sangat merugikan pihak sekolah kami. Teman-teman (guru SMAN 8 Semarang) merasa dirugikan karena laporan itu tidak benar,” ucapnya.

Baca juga:  BPSDMD Jateng Gelar Sosialisasi Program Pengembangan Kompetensi ASN

Atas ramainya permasalahan dugaan lama yang kembali dilaporkan itu, imbuh Suparmi, SMAN 8 Semarang berharap pihak-pihak terkait atau wali murid bisa terlebih dahulu melakukan kroscek ke selolahnya langsung apabila mendapati informasi serupa. Tujuanya, agar tak terjadi misinformasi atau kesalahpahaman antar satu dengan yang lainya.

“Monggo dikroscek ke sekolah, kita duduk bersama (terbuka) saling bicarakan. Jangan hanya menerima informasi dari sepihak. Sehingga kedepanya tak ada yang merasa dirugikan,” harapnya.

Sebelumnya, dugaan adanya pungli pada satuan pendidikan di Jawa Tengah kembali ramai. Kali ini diduga didapati di SMA Negeri 8 Semarang. Temuan dugaan pungli tersebut terungkap setelah adanya laporan dari wali murid pada kanal Lapor Gub! pada Februari 2023 lalu.

Dalam laporan itu, disebutkan bahwa iuran itu dilakukan karena guru kesulitan membayar biaya cicilan pengadaan Mobil Hiace yang digunakan untuk kegiatan di luar sekolah. Lantaran iuran dari guru tidak mampu menutup cicilan, akhirnya siswa ditarik Rp 16 ribu per bulan.

Baca juga:  Unissula Semarang Usulkan Pembebasan PBB bagi Aset PTS

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Kustrisaptono mengaku tengah mendalami proses pemerikasaan. Pasalnya pada penanganan temuan pungli seperti ini harus melalui beberapa tahapan.

“Kalau kita kan penyelesaianya tetap berjenjang ya. Dari Lapor Gub kita bawa ke PPID nanti kita minta cabang dinas klarifikasi. Setelah dilakukan klarifikasi oleh cabang dinas wilayah I , kita juga melakukan klarifikasi yang baru kita lakukan Jumat (11/8/2023) kemarin dan sampai saat ini prosesnya masih pendalaman,” katanya saat ditemui di ruangannya, Selasa (15/8/23).

Pihaknya mengakui pungutan itu memang pernah ditarik, tapi hal itu disebut sudah berhenti sejak lama. Sehingga Kustri berencana untuk mendatangi langsung ke sana untuk melakukan klarifikasi. “Rencana saya juga mau ke sana untuk klarifikasi,” tuturnya.

Namun Kustrisaptono mengaku bahwa Disdikbud Jateng belum bisa mengambil keputusan. Kasus dugaan pungli itu masih harus didalami lebih lanjut berdasarkan tahapan dan prosedur yang berlaku.

Baca juga:  Kenaikan Harga Beras Capai Rp 21 Ribu/Kg

“Kita kemarin sudah klarifikasi juga dengan kepala sekolah, bahwa tarikan itu dulu ada tapi sekarang ini pemenuhannya dengan mobil itu disewakan. Hasil dari kepala sekolah ini kita mau klarifikasi yang tepat, jadi kita tidak bisa mengambil keputusan sebelum saya betul-betul yakin,” bebernya.

Ia menegaskan, Disdikbud Jateng bersiap memberikan sanksi tegas, apabila sekolah terbukti menarik iuran kepada siswa, maka uang hasil pungli itu harus dikembalikan.

“Ada teguran dan bahkan ada yang seperti kejadian yang lain ketika betul-betul melakukan tarikan kita juga minta untuk dikembalikan. Itu proses yang sudah sesuai standar kita,” ungkap Kustrisaptono.

Selain itu, Disdikbud Jateng juga tidak segan mencopot jabatan Kepala SMAN 8 Semarang jika kasusnya tergolong berat. Ini sebagaimana yang terjadi di SMKN 1 Sale Rembang beberapa bulan lalu.

“Sudah ada contohnya yang di Sale, kita prosesnya sama prosedurnya. Untuk dalam proses pengembalian agar berjalan dengan baik ya bisa jadi (kepala sekolah) dibebastugaskan sementara, itu tetap terstandar seperti itu dan itu sama,” ucapnya. (luk/gih)