Dewan Akui Pengelolaan BUMD Banyak Kemajuan

Ketua Komisi C DPRD Jateng, Bambang Hariyanto
Ketua Komisi C DPRD Jateng, Bambang Hariyanto. (HUMAS/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah mengakui pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) banyak alami kemajuan untuk mengoptimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Baik dari sisi tata kelola maupun bidang usaha milik BUMD Jateng.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Bambang Hariyanto. Menurutnya, banyak BUMD di Jateng yang telah memberikan kontribusi, khususnya dalam menunjang pemasukan daerah.

“Ini kita awali dengan pembenahan badan hukumnya, sekarang kita buat bagaimana supaya performance BUMD jelas,” katanya saat dihubungi, belum lama ini.

Baca juga:  Gunakan Besek Bambu sebagai Pengganti Plastik

Bambang turut mengaitkan peningkatan performa BUMD itu dengan aset-aset di Jawa Tengah yang menurutnya dapat dimanfaatkan. Seperti infrastruktur yang berkaitan dengan konstruksi diserahkan kepada Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT).

“Yang berkaitan dengan pariwisata kita serahkan ke PRPP. Kemudian Bank Jateng yang jadi primadona kita genjot lebih luas lagi, supaya memberikan kontribusi dividen yang signifikan,” ujarnya.

Pihaknya mengaku memberikan dukungan penuh terhadap optimalisasi BUMD tersebut. Yakni dengan mendukung secara kelembagaan, secara permodalan dan penyertaan modal tambahan.

“Ini dilakukan untuk mewujudkan pendapatan daerah yang tak hanya mengandalkan pajak saja. Tetapi performance BUMD kita biar bagus. Impact-nya itu dividen atau pendapatan keuntungan yang kita dapatkan cukup besar kepada nantinya,” terang Bambang.

Baca juga:  Semarang Zoo Optimalkan Komunikasi dengan Biro Perjalanan

Lebih lanjut, Bambang menyebut optimalisasi itu menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi C untuk tidak bergantung kepada pajak saja.  Dalam hal ini, ia menyinggung Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang pada tahun 2025 mendatang akan menerapkan sistem bagi hasil dengan kabupaten/kota.

“Tahun 2025 itu kan bagi hasil dari pajak daerah, khususnya PKB, itu akan lebih besar untuk kabupaten/kota dibanding provinsi. Makanya kita harus berani keluar dari zona nyaman,” bebernya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk tak bergantung dengan penerimaan pajak yang selama ini menjadi penyumbang PAD tertinggi. “Dua hal penting yang akan kita lakukan, yaitu optimalisasi aset dan membenahi juga mengawasi performance BUMD,” tegasnya. (luk/gih)