Bawaslu Pemalang Perkuat Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu 2024 di Wilayah Rawan

PAPARAN: Ketua Komisioner Bawaslu Pemalang Sudadi saat membuka acara Rakor Pemetaan Pelanggaran Logistik, Kamis (21/12/23). (UFAN FAUDHIL/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – Bawaslu Kabupaten Pemalang menggelar Rapat dan Koordinasi (Rakor) bersama forkopimda dalam rangka pengawasan serta pengamanan potensi pelanggaran logistik pada distribusinya di Pemilu 2024. Di mana pihaknya telah memetakan sejumlah wilayah rawan pelanggaran, terutama di area selatan Pemalang yang mempunyai medan ekstrem dalam distribusinya.

Ketua Komisioner Bawaslu Pemalang Sudadi menuturkan, pada acara rakor tersebut pihaknya mengundang seluruh stakeholder terkait dari KPU Pemalang, Polres, Kodim 07/11, Satpol PP, Kesbangpol, dan BPBD Pemalang. Ia berharap, sinergitas semua pihak untuk mengamankan proses distribusi logistik agar sampai ke tempat dengan aman tanpa ada kerusakan.

“Pasti pengawasan kita laksanakan, dengan mengajak stakeholder terkait dan forkopimda untuk bareng-bareng mengawasi seluruh proses distribusi logistik. Dengan melihat pendeknya waktu kampanye hanya 75 hari, kami sadar akan ada potensi pelanggaran yaitu tidak tepat waktunya logistik sampai tujuan nantinya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, beberapa kendala yang akan dilewati para petugas distribusi selain waktu yang terbatas, juga medan jalan distribusi. Hasil pemetaan Bawaslu Pemalang, beberapa wilayah, terutama di selatan Kabupaten Pemalang memiliki medan cukup ekstrem sulit untuk dilalui petugas distribusi. Sehingga kemungkinan harus dilakukan pengawalan ketat agar tidak ada kecurangan.

Lebih lanjut, dalam proses kampanye, ia melihat masih banyak pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang seharusnya sesuai dengan SK KPU Nomor 513. Sehingga pihaknya bersama pihak berwajib harus mencopot ataupun menindak sejumlah APK yang melanggar.

“Pada tahapan pengawasan ini, seluruh stakeholder terutama masyarakat harus saling bersinergi. Karena dengan laporan mereka kita bisa melihat dan menindak pelanggaran yang ada, hingga nantinya pemilu berlangsung lancar dan aman. Untuk pengawasan logistik, kita menekankan 5T pada pelaksanaannya yaitu Tepat jumlah; Tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi; Tepat kualitas; Tepat waktu; dan Tepat tujuan,” paparnya. (fan/abd)