Pemkot Yogyakarta Berikan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin

KOMITMEN: Pemkot Yogyakarta saat memberikan layanan bantuan hukum gratis melalui penandatanganan nota kesepakatan dengan OBH dan LHB di Balai kota Yogyakarta, belum lama ini. (HUMAS/JOGLO JOGJA)

KOTA, Joglo Jogja– Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berkomitmen untuk melindungi dan menciptakan rasa aman, dengan memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Layanan ini sebagai kepedulian Pemkot atas pemenuhan Hak Asasi Manusia agar mendapatkan akses keadilan di hadapan hukum.

Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta Saverius Vanny Noviandri mengatakan, layanan ini membantu masyarakat miskin di Kota Yogyakarta dalam pemenuhan HAM. Yang berupa kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum.

“Pemkot Yogyakarta dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah bekerja sama dengan 22 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Namun di 2024 hanya 21 LBH/OBH yang melanjutkan program ini,” ungkapnya.

Baca juga:  Konvoi Pelat Merah Awali Rangkaian HUT Pemkot ke-77

Sedangkan, di 2023 terdapat 55 perkara yang ditangani melalui program bantuan hukum ini. Dengan jumlah kasus yang masuk bisa dikatakan yang lebih dominan kasus perdata.

“Layanan hukum ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu litigasi untuk perkara yang diselesaikan melalui persidangan atau peradilan seperti pidana, perdata dan tata usaha negara. Kemudian non litigasi, bantuan di luar peradilan yang tidak melulu soal perkara, misalnya penyuluhan hukum dan konsultasi hukum,” jelasnya.

Pihaknya melanjutkan, program ini memiliki kebijakan pengecualian perkara. Sehingga tidak semua perkara bisa diajukan atau dimintakan fasilitasi ini. Di antaranya tindak pidana makar, kekerasan seksual, psikotropika dan zat adiktif atau narkotika. Kemudian tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Baca juga:  Satu Modul TPST Dingkikan Beroperasi Awal Juli

Sementara itu, untuk dapat mengakses layanan ini, masyarakat dapat langsung menghubungi LBH dan OBH atau mengajukan ke Pemkot Yogyakarta melalui Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta. Serta, warga tersebut masuk dalam kategori tidak mampu yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

“Harus masyarakat yang memiliki kartu menuju sejahtera, kartu indonesia pintar, kartu perlindungan sosial atau kartu keluarga sejahtera. Lalu, kartu Jaminan kesehatan khusus atau surat keterangan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum dan harus diketahui oleh pejabat penegak hukum,” pungkasnya.

Adapun anggaran yang telah disiapkan Pemkot Yogyakarta untuk program bantuan hukum gratis ini, ada sekitar Rp 250 juta. Namun, di 2023 hanya terserap 50 persen dari total keseluruhan alokasi.(riz/sam)