Akademisi UGM Soroti Kebijakan Politik Luar Negeri Capres

TANGKAPAN LAYAR: Tangkapan layar yang diambil ketika ketiga capres tengah melakukan debat. (HUMAS/JOGLO JOGJA)

SLEMAN, Joglo Jogja – Ketiga calon presiden (Capres) memiliki pandangan yang berbeda, terkait hubungan internasional dan politik luar negeri Indonesia. Dosen Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam 10 atau 9 tahun terakhir.

Dosen Hubungan Internasional UGM Prof. Poppy Sulistyaning Winanti mengungkapkan, kondisi ini seringkali menempatkan kebijakan tersebut, sebagai alat memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional. Mesipun dianggap menguntungkan secara ekonomi, tetapi peran Indonesia di mata dunia perlu diperjelas.

“Indonesia perlu memberikan kontribusi signifikan dalam konteks global, untuk mencapai status negara maju. Perbedaan pandangan kebijakan politik luar negeri ini mencerminkan kompleksitas dunia internasional, yang tidak hanya dianggap sebagai potensi ancaman tetapi juga peluang kerja sama,” tuturnya.

Baca juga:  Infrastruktur Padat Karya Jadi Aset Kalurahan

Adapun pandangan dari ketiga capres, seperti Anies Baswedan menekankan pentingnya Indonesia menjadi penentu arah perdamaian global. Kemudian, Prabowo Subianto memprioritaskan penguatan ekonomi dalam negeri. Sementara, Ganjar Pranowo berpendapat politik luar negeri harus seimbang dengan kepentingan nasional.

Namun, dirinya mengkritik pandangan Prabowo yang terkesan masih melihat dunia dengan perspektif perang dunia dan semua dianggap sebagai ancaman. Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi kesadaran Ganjar terhadap posisi politik luar negeri Indonesia. Tetapi masih ada kekurangan elaborasi terkait implementasinya.

“Sementara, Anies memiliki visi menarik terkait peran Indonesia dalam menentukan agenda global. Tetapi perlu lebih banyak rincian terkait implementasinya,” jelasnya.

Baca juga:  Bahan Makanan Jadi Pemicu Deflasi

Dalam konteks kerja sama internasional, pihaknya menunjukkan ketiga capres melupakan keberadaan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID. Padahal, menurutnya, LDKPI berperan dalam mengelola bantuan pembangunan internasional untuk pemerintah asing.

“Kehadiran LDKPI, terutama dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kerja sama negara-negara selatan. Politik luar negeri ini harus mampu menjembatani kebijakan melayani kepentingan domestik dengan tetap menekankan peran Indonesia di dunia internasional,” imbuhnya.(suf/sam)