BANTUL, Joglo Jogja – Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (FR PTMA), mengeluarkan pernyataan sikap menyoroti perilaku elit politik yang dianggap tidak etis menjelang Pemilu 2024. Dengan menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran nilai-nilai keadilan dan proses demokrasi.
Ketua Umum FR PTMA, Prof. Gunawan Budiyanto menilai, elit politik seharusnya mencerminkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, penegakan hukum tampak tidak adil, di mana kelompok kritis dan oposisi dikecualikan dengan menggunakan UU ITE dan KUHP.
“Selain itu, praktik kebebasan sipil dirasa terbatas dan KPK dilemahkan melalui revisi undang-undang KPK. Proses pembuatan kebijakan, khususnya terkait undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, kesehatan dan Ibu Kota Negara (IKN), juga perlu dipertimbangkan,” ungkapnya.
Menjelang Pemilu 14 Februari mendatang, pihaknya menekankan pentingnya peran seluruh kampus PTMA dalam mengawal dan mengawasi prosesnya, mulai dari masa kampanye hingga perhitungan suara. Untuk memastikan integritas dan transparansi pemilu.
“Kontrak politik baru antara rakyat dan calon pemimpin, perlu diadakan. Serta kami mengajak warga Muhammadiyah menjadi pengawas independen di masing-masing TPS dan melaporkan pelanggaran,” jelasnya.
Pihaknya menuntut, netralitas dari semua aparat keamanan, termasuk kepolisian, militer dan ASN selama proses pemilu dan pilpres. Selain itu, para pemimpin dan pejabat negara diminta bersikap proporsional dengan mengedepankan etika.
“Harapannya agar Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Walikota, memilih pemimpin yang peduli terhadap kemajuan pendidikan, berkomitmen dalam pemberantasan korupsi dan menjamin kebebasan berpendapat,” imbuhnya.(suf/sam)
