Antisipasi Ancaman Hukum Pengelolaan Dana Sekolah: Disdikpora Bantul Gandeng Kejari

Tandatangani: bupati Bantul Abdul Halim Muslih menandatangani MoU kerjasama dengan Kejari. (JANIKA IRAWAN/JOGLO JOGJA)

BANTUL, Joglo Jogja – Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) jalin kerja sama dengan Kejakasaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bantul terkait dengan program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Sahabat Guru. Adapun program ini diharapkan dapat mengantisipasi ancaman hukum terhadap kepala sekolah maupun staf lainya dalam mengelola anggaran sekolah.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan, kerja sama ini penting karena berkaitan dengan pendidikan. Ia mengatakan, pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting dan juga strategis.

Selamat Idulfitri 2024

“Sehingga, dengan status pendidikan yang penting dan strategis ini, maka pembiayaan pendidikan itu dari waktu ke waktu cenderung naik. Baik yang bersumber dari APBD kabupaten atau pun provinsi, atau pula dari APBN. Bahkan, sumber dari non pemerintah seperti dana CSR,” ungkapnya, Selasa (26/3/24).

Baca juga:  5 Mahasiswa UMY Berhasil Tembus Program IISMA 2024

Menurutnya Halim, pihak sekolah ini yang kemudian akan melaksanakan tugas untuk memanfaatkan anggaran yang semakin meningkat tersebut. Misalnya dana bosda, bosnas, serta hibah-hibah tertentu.

“Jangan sampai mereka ini salah memanfaatkan dana-dana itu. Termasuk dana dari inisiatif dari orang tua. Dan bahkan di dalam menjalankan tugas itu, sekolah juga diberikan kemungkinan untuk mengadakan barang dan jasa secara swakelola, sehingga butuh pendampingan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Bantul Farhan mengatakan, penandatanganan kerja sama ini dengan tujuannya, yakni agar Kejari Bantul juga ikut hadir ditengah-tengah pendidikan. Terutama dalam hal memberikan pendampingan bapak-ibu guru dalam hal pengelolaan dana-dana dari sumber keuangan negara.

Baca juga:  Kuatkan Tripusat Pendidikan untuk Cegah Kriminalitas

“Baik itu dana yang dihibahkan ataupun menjadi bantuan ke sekolah. Sehingga secara bersama-sama kita lakukan pendamping dari sisi perdata dan tata usaha negara melalui bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya,” ungkapnya, Selasa (26/3/24).

Menurutnya, pendamping ini pun dimaksudkan agar dapat memitigasi risiko yang mungkin atau akan dihadapi bapak/ibu guru, terutama kepala sekolah dalam hal risiko hukum. Dengan pendampingan ini risiko bisa ditekan. “Dan kita berharap tidak ada masalah semacam itu,” pungkasnya. (nik/abd)