Tuai Penolakan, Pembangunan TPSS Srimulyo Dirembuk Ulang

MINTA KEJELASAN: Terlihat warga Banyakan, Sitimulyo meminta keterangan lurah Srimulyo atas pembangunan TPSS, belum lama ini. (JANIKA IRAWAN/JOGLO JOGJA)

BANTUL, Joglo Jogja – Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) di area puncak Bucu, Srimulyo, Piyungan, Bantul menuai penolakan warga. Dengan kondisi ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan merembukkan kembali rencana pendirian TPSS tersebut.

Kepala bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup DLH Bantul Rudy Suharta mengatakan, pembangunan TPSS ini yakni untuk menghadapi kondisi darurat sampah. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga akhir September mendatang. “Ini darurat. Kondisinya itu kalau Bantul darurat sampah sampai 30 September,” ujarnya, belum lama ini.

Perihal penolakan warga, dirinya hanya mengatakan jika tidak dinyatakan TPSS, mau ke mana sampah tersebut. Pasalnya, pemerintah saat ini sedang menghadapi masalah serius terkait penumpang sampah di masa desentralisasi ini.

“Tapi terkait dengan penolakan, kalau warga itu menolak, sampahnya mau diapakan. Di kota itu mumet, pusing. Sekarang yang tidak pusing terkait sampah kira-kira siapa? Orang yang membuang sampah di rumahnya asal diambil itu tidak mumet,” tuturnya.

Baca juga:  Dewan Desak Pemda Bantul Lebih Proaktif soal Pasar

Sementara itu, warga menolak TPSS ini dikarenakan rentan terjadi akan mencemari lingkungan. Pihaknya pun menjawab bahwasanya TPSS ini akan menggunakan alat yang terjamin. Walaupun, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan akan adanya kebocoran seperti yang dikhawatirkan warga.

“Yang namanya kerusakan itu kemungkinan ada juga. Tapi kita pakai alat yang spesifikasi tidak bocor. Tapi tiba-tiba, umpama, ada bencana yang lain itu kemudian bocor lain lagi cerita. Tapi secara teknis itu tidak akan bocor. Sudah tertampung, makanya rencananya ada tanggul, kemudian ada geomembran,” terangnya.

Lebih lanjut, perihal penolakan dari warga, apakah pembangunan TPSS ini akan dihentikan atau dilanjutkan, dirinya tidak bisa memberikan jawaban. Menurutnya, gejolak penolong ini dirembukkan kembali. Rapat ini direncanakan akan di gelar pada hari Rabu (10/7) di Kapanewon Piyungan.

Baca juga:  Wujudkan Kampung Wisata Bersih & Nyaman lewat CSR

“Rencana akan dirembukkan besok pagi di Kapanewon, dilihat di situ hasilnya seperti apa. Jadi kalau ditanya ini berhenti atau tidak saya tidak bisa memberikan jawaban,” tandasnya.

Di sisi lain, Lurah Srimulyo, Wajiran menyebut kewenangan pendirian TPSS Srimulyo adalah pemerintah kabupaten. Dirinya pun tidak bisa menghentikan pembangunan secara sepihak meskipun menuai penolakan warga.

Seperti diketahui, Selasa (9/7), warga Banyakan, Sitimulyo menghentikan aktivitasnya alat berat yang sedang beroperasi di lokasi TPSS puncak Bucu. Dua alat berat yang sedang meratakan tanah di lokasi pun menghentikan aktivitasnya.

Wajiran pun menjelaskan alasan memilih lokasi puncak Bucu sebagai tempat TPSS. Menurutnya, mereka telah melakukan inventarisasi di beberapa titik sebelum menentukan lokasi tersebut.

“Kemudian dipilihlah titik yang paling kecil risikonya. Antara lain dari jarak permukimannya, kemudian polusi yang akan ditimbulkan yang di antaranya ada lindi, ada bau, ada lalat,” ujarnya.

Baca juga:  Libur Sekolah Diprediksi Tingkatkan Volume Sampah di Yogyakarta

Menurutnya, berbagai dampak yang diperkirakan akan terjadi itu sudah disiasati Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Biar lindinya tidak mengalir, itu dibuat cekungan, dan dikasih alas membran. Kemudian sehari dibuang sampah, sehari diuruk. Sebelumnya, sampah sampai di lokasi disemprot, itu teorinya seperti itu sehingga tidak akan menimbulkan dampak seperti yang dibuang hanya tradisional,” tambahnya.

Dengan adanya penolakan warga ini, tuturnya, kalau pun dirinya berada di posisi sebagai masyarakat juga akan menolak. Hanya saja karena dirinya sebagai lurah, maka harus mencarikan solusi. Mengingat kebijakan TPSS ini juga kewenangan pemerintah kabupaten.

“Kalau saya disuruh pilih, berhenti. Tetapi kalau berhenti kota bagaimana, kan masalahnya seperti itu. Maka sampai hari ini saya mengakomodir TPSS sampai 31 Desember,” tandasnya. (nik/abd)