Bawaslu Pemalang Harapkan Partisipasi Masyarakat Awasi Pilkada

PAPARAN: Ketua Komisioner Bawaslu Kabupaten Pemalang saat meresmikan pembukaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di salah satu hotel di Kabupaten Pemalang, Minggu (18/8/24). (UFAN FAUDHIL/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pemalang menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan sub tema Peluncuran Peta Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024, Minggu (18/8/24). Dengan peluncuran ini, Bawaslu berharap masyarakat bisa saling mengawasi pelaksanaan Pilkada, walaupun peluncuran ini bukan berarti Pemalang rawan pelanggaran, namun sebagai kewaspadaan.

Ketua Komisioner Bawaslu Pemalang, Sudadi menuturkan, pelaksanaan sosialisasi ini menjadi langkah Bawaslu untuk mengajak masyarakat, baik pemerintah kabupaten (Pemkab), organisasi masyarakat (ormas), hingga tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak. Salah satunya dengan meluncurkan peta kerawanan Pilkada.

Baca juga:  Perda Makanan Halal Dongkrak Perekonomian

“Kita sengaja mengundang tokoh masyarakat, ormas, forkopimda Pemalang, dan jajarannya untuk bersama mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dan peluncuran peta kerawanan merupakan sebuah pencegahan pelanggaran, namun bukan berarti Pemalang ini rawan terjadi pelanggaran,” terangnya, Minggu (18/8/24).

Dijelaskan bahwa peta kerawanan pemilu di Kabupaten Pemalang berdasarkan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) pada Pemilu 2019 dan 2024 memiliki skor 3,26 dilihat dari indikator pelanggaran saat pemungutan suara. Menilik itu, pihaknya menuturkan bahwa Pemalang bukan menjadi daerah paling rawan di Jawa Tengah.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Achmad Husain menuturkan, Kabupaten Pemalang menjadi kabupaten/kota ke-7 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah meluncurkan peta kerawanan. Pihaknya juga tetap mengimbau masyarakat agar mengawasi seluruh proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, serta langsung melaporkan kejadian pelanggaran ke para petugas pengawasan di masing-masing wilayah.

Baca juga:  BPBD Pemalang: Pelatihan & Sosialisasi Bencana sebagai Bentuk Antisipasi

“Kita bisa menilik Pemalang memiliki skor yang tinggi untuk angka kerawanannya. Jika dibandingkan daerah lain, masih ada yang lebih rawan. Tetapi tetap harus diingat, proses pelaksanaan Pilkada tetap harus dilakukan pengawasan, dari tingkat terendah hingga ke pusat, laporkan langsung begitu ada kejadian ke petugas pengawasan sekecil apa pun,” ucapnya. (fan/abd)