Melalui kegiatan ini, kata dia, diharapkan para pengelola PPID di lingkungan Bappeda Jawa Tengah dapat lebih profesional, responsif, dan adaptif dalam memberikan pelayanan informasi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar unit dalam mendukung keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak masyarakat dalam memperoleh informasi.
Nur Rohmat mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan informasi publik. Hal itu demi terwujudnya pelayanan publik yang prima dan masyarakat yang semakin berdaya informasi.
“Pengelola PPID dapat meningkatkan kompetensi dalam mengelola, menyediakan, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan,” paparnya.
Tak hanya itu, keterbukaan informasi juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Termasuk mendorong partisipasi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Ketua KIP Jateng Indra Ashoka menuturkan, keterbukaan informasi ini merupakan hak warga negara. Oleh sebab itu, masyarakat berhak mendapatkan informasi apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintahnya.
Selain itu, keterbukaan informasi ini menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah. Sehingga peningkatan kualitas pelayanan keterbukaan informasi sangat dibutuhkan di semua OPD dan SKPD di Jawa Tengah.
“Saya melihat Bappeda Jateng memiliki komitmen baik dan terus terjaga, mulai dari Kepala, Sekretaris, hingga jajaran PPID dalam meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi. Sehingga nantinya Bappeda bisa terus menyampaikan informasi yang valid terpercaya yang dibutuhkan oleh masyarakat,” tutur Indra Ashoka usai menyampaikan materi. (all/iza)
