PATI, Joglo Jateng – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (27/8), memanggil Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di sejumlah wilayah Indonesia.
Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan pada April 2023.
Nama Sudewo sendiri kerap disebut dalam persidangan terkait perkara tersebut.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pernah menghadirkan bukti penyitaan uang sekitar Rp3 miliar dari rumah pribadi Sudewo.
Selain itu, ia disebut menerima dana Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung serta Rp500 juta yang diberikan melalui stafnya, Nur Widayat, oleh pejabat Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan. Namun, Sudewo membantah seluruh tuduhan itu.
Dalam perkara utama, KPK menjerat para pejabat DJKA dan rekanan proyek atas dugaan rekayasa pemenang tender sejak proses administrasi hingga penentuan kontraktor.
Proyek yang masuk dalam perkara ini mencakup pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, jalur kereta api Makassar, empat proyek konstruksi di Lampegan Cianjur, dua proyek supervisi, serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
Sejak awal pengusutan, KPK telah menetapkan sedikitnya 15 tersangka, termasuk pejabat DJKA, kontraktor, hingga aparatur sipil negara di Kemenhub. Dua korporasi juga ikut dijadikan tersangka.
Sidang perkara ini sempat menghadirkan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen Bernard Hasibuan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa pemanggilan Sudewo hari ini merupakan penjadwalan ulang dari panggilan sebelumnya yang tidak ia hadiri pada 22 Agustus.
“Karena permintaan jadwal ulang datang dari pihak SDW sendiri, kami meyakini yang bersangkutan akan hadir,” ujar Budi, Selasa (26/8), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (ara/dzk).
