“Kalau hasil audiensi besok sama seperti kasus di Desa Nolokerto, di mana bupati beralasan tidak bisa langsung mencopot kades, maka kami akan terus bergerak,” ujarnya.
Faris juga membeberkan bahwa warga sudah melaporkan dugaan pelanggaran kepala desa Tunggulsari ke Inspektorat.
Laporan tersebut berkaitan dengan surat persetujuan penambangan galian C yang dikeluarkan kepala desa, padahal dalam musyawarah desa khusus sebelumnya, warga sepakat menolak tambang tersebut.
“Laporannya sudah kami kirim secara online,” ungkapnya.
Ia menambahkan, warga telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan, termasuk kemungkinan membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Kita lihat dulu hasil audiensi besok. Kalau belum memuaskan, warga siap turun aksi lagi,” tandasnya.(ags)
