Ia meminta, para pelaku penambangan untuk segera mengurus perizinan apabila lokasi tersebut memang sesuai dengan peruntukan tata ruang wilayah (RTRW). “Kami mengimbau kepada pelaku penambangan, bisa enggak sih izinnya itu dibuat. Kalau memang daerah situ diperuntukkan untuk pertambangan, ya monggo izinkan. Biar kegiatan itu punya payung hukum yang jelas,” imbuhnya.
Namun jika wilayah tersebut tidak masuk zona pertambangan, terutama jika termasuk kawasan wisata atau lindung, tambang ilegal harus segera dihentikan. “Kalau RTRW-nya untuk wisata, saya sangat berharap sekali itu harus dihentikan. Karena bagaimanapun itu berefek negatif bagi kita semuanya,” jelasnya.
Terkait langkah DPRD, Rudi menjelaskan telah menindaklanjuti laporan masyarakat namun kewenangan eksekusi tetap berada di pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. “Ini ranahnya APH dan pemerintah daerah. Tupoksi kami hanya mengawasi, legislasi dan penganggaran. Kami mengimbau kepada pemerintah daerah maupun APH agar rajin turun ke lapangan dan menindak tegas pelaku penambang ilegal, tentunya sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Rudi berharap, pengawasan semakin diperketat agar persoalan tambang ilegal tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. (mrn/sam)
