PATI, Joglo Jateng – Genangan air masih terlihat mengepung permukiman warga dan lahan produktif di wilayah hilir saat data terbaru kebencanaan dirilis. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Pati selama 14 hari, terhitung mulai 9 Januari hingga 23 Januari 2026.
Keputusan taktis ini diambil menyusul meluasnya dampak bencana yang merendam 12 kecamatan di Bumi Mina Tani. Bupati Pati, Sudewo, menuangkan kebijakan tersebut dalam Keputusan Bupati Pati Nomor 400.9.10.2/0041 Tahun 2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliung.
“Status tanggap darurat bencana yang kami tetapkan pada tanggal 9 Januari 2026 hingga tanggal 23 Januari 2026. Jadi berlaku selama 14 hari,” terang Sudewo.
Data Dampak dan Kerugian Masif
Berdasarkan pembaruan data terakhir, banjir mengakibatkan dua korban jiwa meninggal dunia. Sebanyak 61.606 warga terdampak dan 20.194 rumah terendam. Area bencana meliputi Kecamatan Dukuhseti, Juwana, Pati, Jakenan, Gabus, Wedarijaksa, Sukolilo, Tayu, Margorejo, Margoyoso, Kayen, dan Batangan.
Meski jumlah desa terdampak berangsur turun dari 136 menjadi 84 desa, kerusakan infrastruktur dan sektor pertanian mencatatkan angka kerugian yang fantastis:
- Sawah (7.355 Ha): Estimasi kerugian Rp 301 miliar.
- Tambak (1.371 Ha): Estimasi kerugian Rp 54 miliar.
- Infrastruktur Jalan: Estimasi kerugian Rp 170 miliar.
- Tanggul/Talud: Estimasi kerugian Rp 75 miliar.
- Lainnya: Jembatan (Rp 16 M), Bendung (Rp 17 M), dan Bawang Merah (Rp 4,5 M).
Sinergi Lintas Sektoral
Untuk menangani dampak masif tersebut, Pemkab Pati menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda, TNI, Polri, serta instansi vertikal seperti Baznas, PMI, dan PLN. Sudewo menegaskan, penanganan bencana harus terorganisasi agar distribusi bantuan tepat sasaran.
“Maksud dan tujuannya supaya semua warga yang terdampak bisa dilayani. Semuanya harus bisa terlayani dan dalam pelayanannya itu tidak saling tumpang tindih, tidak overlap,” tegasnya.
Ia menambahkan, data terbaru dampak banjir menjadi acuan vital untuk perencanaan logistik, terutama pendirian dapur umum. Fokus utama saat ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita prioritaskan adalah pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu yang paling utama adalah keselamatan. Di antaranya adalah pelayanan makan, kemudian kesehatan dan kebersihan lingkungan,” pungkasnya. (lut/fat)
