BP Taskin Siapkan Program Konversi Kerja Sosial, Warga Miskin Bisa Belanja Pakai Poin

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko saat mengunjungi gerai Koperasi Desa Merah Putih di Purworejo untuk meninjau program pengentasan kemiskinan.
BERI KETERANGAN: Kepala BP Taskin, Budiman Sujatmiko saat mengunjungi gerai KDMP Desa Dukuhrejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Sabtu (14/02/2026). (MARNIE/JOGLO JATENG)

PURWOREJO, Joglo Jateng – Pemerintah melalui Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) tengah menyiapkan terobosan baru untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos). Program tersebut bernama Program Konversi Kerja Sosial, di mana aktivitas sosial warga rentan akan dinilai dan ditukar dengan poin belanja kebutuhan pokok.

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko menjelaskan, program ini dirancang agar kelompok rentan ekonomi tetap produktif dan tidak hanya menengadahkan tangan. Mekanisme ini memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus mengeluarkan uang tunai.

“Usulan ini sudah kami sampaikan kepada Presiden Prabowo dan mendapat respons positif. Konversi ini memberikan nilai ekonomi atas tenaga, waktu, dan kemauan masyarakat rentan agar tidak bergantung pada bansos semata,” terang Budiman saat mengunjungi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Dukuhrejo, Kecamatan Bayan, Purworejo, Sabtu (14/2/2026).

Kerja Bakti Jadi Mata Uang

Budiman mencontohkan, beberapa bentuk amal sosial yang bisa dikonversi menjadi poin antara lain membersihkan masjid, menjadi guru ngaji, merawat tempat pemakaman umum, hingga kerja bakti lingkungan. Setiap jam kerja sosial akan dihitung valuasinya.

“Poin atau token yang didapat hanya bisa dibelanjakan untuk kebutuhan dasar yang diproduksi atau dijual dalam ekosistem masyarakat, seperti di KDMP atau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP),” jelasnya.

Menurut mantan politisi PDI Perjuangan ini, konsep “Dari Koin Menjadi Poin” memiliki keunggulan tersendiri. Jika menggunakan uang rupiah (koin), nilainya rentan tergerus inflasi. Namun dengan sistem poin/token, stabilitas daya beli masyarakat miskin bisa lebih terjaga.

Piloting Mulai Akhir Februari

Program yang masuk dalam skema Sinergi Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Sitaskin) ini rencananya akan diuji coba (piloting) mulai akhir Februari 2026. Lokasi percontohan menyasar sejumlah kecamatan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

Menariknya, Budiman menegaskan bahwa program ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaannya murni mengandalkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari dana Corporate Social Responsibility (CSR), filantropi, hingga kerjasama dengan Baznas dan BRIN.

“BP Taskin optimis program ini berjalan lancar selama ekosistem pendukungnya maksimal. Kami ingin menjaga stabilitas rupiah dalam pengentasan kemiskinan melalui sistem token ini,” pungkasnya. (mrn/iza/rds)