PATI, Joglo Jateng – Salah satu pentolan gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Ahmad Husein Hafid sudah berdamai dan kini merapat ke Bupati Pati Sudewo. Meskipun demikian, AMPB akan tetap mengawal proses pemakzulan Sudewo.
Koordinator Lapangan AMPB, Supriyono alias Botok mengaku tak mempermasalahkan keputusan Husain lebih memilih merapat ke Sudewo. Ia justru bersyukur lantaran Husein dianggap sering membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan.
“Terkait Husein yang mundur dari Aliansi (AMPB, Red.) itu keberkahan bagi kita. Karena Mas Husein itu statement-nya membuat kegaduhan di internal Aliansi Masyarakat Pati Bersatu,” ungkapnya.
Botok membantah tuduhan Husein sebelumnya yang menyebut gerakan AMPB sudah melenceng dari tujuan awal. Dirinya menegaskan, AMPB tidak ditunggangi kepentingan politik.
“Apa yang disampaikan Mas Husein bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditunggangi politik itu tidak benar,” tegasnya.
Ia menegaskan, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat Pati. Yakni untuk memprotes kebijakan yang tidak pro rakyat dan menyengsarakan masyarakat.
“Untuk melawan pemimpin yang sombong, arogan, pembohong dan penipu rakyat,” ucapnya.
Botok menyebut, rencana demo tanggal 25 Agustus bukan dari AMPB. Melainkan inisiatif dari Husein sendiri. Termasuk kabar festival lilin untuk memperingati ketidakhadiran Bupati Pati Sudewo ke publik dalam sepekan terakhir.
“Aliansi masyarakat Pati bersatu dengan mundurnya Husain semakin solid. Kita akan menjaga marwah dan martabat rakyat. Demo bukan dari Aliansi masyarakat Pati bersatu. Dari pribadi Mas Husein sendiri. Kami fokus mengawal hak angket dan KPK,” sebutnya.
Sebagaimana diketahui, Ahmad Husein Hafid mengaku sudah berdamai dengan Bupati Pati Sudewo. Demo pemakzulan Sudewo yang rencananya digelar pada 25 Agustus pun batal digelar.
Unjuk rasa ini rencananya menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati segera menuntaskan pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
Husein mengungkapkan, pertimbangannya membatalkan demo ini lantaran pihaknya melihat pergerakan massa terkini sudah melenceng jauh dari tuntutan awal. Yaitu menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai 250 persen. Namun, dia tak menyebut secara pasti siapa yang dimaksud.
“Ya kayak-kayak ditunggangi politik. Kalau saya dari awal, real dari masyarakat. Makanya dari situ saya langsung, lebih baik membatalkan ketimbang saya cuma buat jembatan aja dan dia ditunggangi politik,” ujarnya.
