KUDUS, Joglo Jateng — Politik yang sejati bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan sarana memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Hal itu ditegaskan Kyai Muhamad Mawahib, S.Pd.I, Ketua Ikatan Santri Muria (ISM) Kabupaten Kudus sekaligus alumni Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kudus, di Aula PPNI Kudus, Minggu (9/11).
Dalam paparannya berjudul Politik dalam Membangun Kesejahteraan, Kyai Mawahib menegaskan pentingnya politik inklusif. Yakni politik yang menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Menurutnya, pembangunan nasional harus diarahkan pada pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Hal itu agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata.
”Politik itu bukan sekadar tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab moral untuk memastikan rakyat bisa hidup layak. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat harus bersatu dalam semangat yang sama yaitu menyejahterakan rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya transformasi ekonomi yang berpihak pada rakyat. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sektor UMKM, pertanian, dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, akses permodalan, serta digitalisasi.
”Kalau politik benar-benar berpihak kepada rakyat, maka kebijakan yang lahir akan membuka kesempatan bagi masyarakat kecil untuk tumbuh dan mandiri,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bakesbangpol Kudus, Andrias Wahyu Adi Setiawan menilai pemikiran yang disampaikan Kyai Mawahib sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat partisipasi politik masyarakat. Ia menegaskan, pendidikan politik seperti ini penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa politik harus menjadi ruang kolaborasi, bukan kompetisi yang memecah.
”Pendidikan politik kita dorong agar masyarakat memahami politik sebagai alat untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama. Dengan begitu, keputusan-keputusan politik yang dihasilkan akan lebih berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan seperti ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat kebersamaan. Yakni antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan yang inklusif.
”Kita ingin politik di tingkat lokal tumbuh dengan semangat gotong royong, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat,” tutupnya. (adm/fat)
