JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara akan fokus pada peningkatan ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan yang didukung dengan pertumbuhan ekonomi dan sarana prasarana dasar yang berkelanjutan. Ada delapan prioritas pembangunan di tahun 2024 mendatang.
Hal tersebut, disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara, Edy Sujatmiko pada Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara tahun 2024, di Gedung Shima Kantor Setda Jepara, Selasa (17/1/23).
“Terdapat delapan prioritas pembangunan Kabupaten Jepara yang akan menjadi perhatian ke depan di tahun 2024,” Edy.
Delapan prioritas pembangunan tersebut antara lain, Pertama, peningkatan saya saing sumber daya manusia (SDM). Kedua, penguatan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (social order) masyarakat di desa.
Ketiga, panguatan moderasi beragama dalam rangka meningkatkan harmoni sosial dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Keempat, peningkatan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah.
Kelima, peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteran daerah, terutama pada sektor usaha kecil menengah (UKM). Keenam, peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Ketujuh, paningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Serta kedelapan, penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan akuntabel yang didukung oleh kondusifitas daerah yang mantap.
Sementara itu, ia menerangkan, proyeksi pendapatan daerah di tahun 2024 bakal mencapai 2,4 triliun rupiah. Hal tersebut, didasarkan oleh beberapa asumsi seperti pertumbuhan ekonomi sampai pendapatan transfer sebesar 0,78 persen.
“Sedangkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp 2,4 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara meningkat pada kisaran 5 persen. Sedangkan pendapatan asli daerah diasumsikan naik sebesar 5,33 persen, dan pendapatan transfer naik 0,78 persen,” ujar dia.
Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Haizul Maarif mengatakan, dalam perencanaan ke depan agar mengingat beberapa kebutuhan masyarakat Jepara.
“Seperti pengadaan pupuk, fenomena pernikahan dini, perceraian tentu menjadi problem tersendiri. Sehingga, perlu ada upaya dari pemerintah untuk mengentaskan persoalan tersebut,” ucap Gus Haiz, sapaanya, saat memberikan sambutan.
Diketahui, dalam kesempatan tersebut hadir pula Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hery Yulianto, Kepala Bidang (Kabid) Inovasi dan Teknologi Bappeda Provinsi Jateng Agung Koenmarjono, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Arif Darmawan. (cr2/gih/adv)
