JAKARTA, Joglo Jateng – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memprediksikan, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 2 persen sampai 4 persen pada kuartal II-2021. Hal itu seiring lonjakan kasus Covid-19 yang menyebabkan penguatan kebijakan PPKM Mikro.
“Ini akan lebih didorong momentum Lebaran dan pembayaran THR penuh karena kasus positif meningkat tajam dan pembatasan sosial maka ekonomi pada Juni kembali melemah,” katanya di Jakarta, Rabu (23/6).
Bhima mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 tidak akan sampai pada target pemerintah yakni sekitar 7 persen. Menurutnya, penguatan PPKM Mikro membawa sederet dampak kurang menguntungkan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Ia menyebutkan di tengah lonjakan kasus Covid-19 dan penguatan PPKM Mikro maka masyarakat cenderung mengantisipasi dengan lebih banyak berhemat sehingga tren simpanan perbankan naik. Lonjakan kasus ini juga menyebabkan konsumsi rumah tangga dan optimisme masyarakat yang tercermin dari indeks keyakinan konsumen akan kembali berada di bawah level 100.
Kemudian, lanjutnya, industri manufaktur menyesuaikan turunnya permintaan domestik dengan mengurangi kapasitas produksi. Hal itu membuat PMI manufaktur berpotensi kembali di bawah level 50. Selanjutnya, sektor pariwisata termasuk perhotelan, restoran dan transportasi diperkirakan melanjutkan catatan kontraksi hingga kuartal ke III-2021.
“Tak hanya itu, penutupan ritel skala besar akan berlanjut sehingga perusahaan yang ikut dalam proses penundaan pembayaran utang akan semakin meningkat dan menambah daftar pailit,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat kelas miskin dan kelas menengah rentan miskin yang seharusnya tetap didukung pemerintah justru semakin tertekan. Hal itu terjadi karena alokasi dana perlindungan sosial yang lebih kecil dari realisasi 2020 sekaligus serapan PEN hingga kini masih rendah.
“Realisasi program PEN baru mencapai Rp 226,63 triliun atau 32,4 persen dari pagu tahun ini Rp 699,43 triliun per 18 Juni 2021,” imbuhnya.
Dikatakannya, untuk perlindungan sosial dalam program PEN juga baru terealisasi sebesar Rp 61,91 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp 148,27 triliun per 18 Juni 2021. Oleh sebab itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk melakukan lockdown selama dua minggu dibandingkan hanya penguatan PPKM Mikro. Menurutnya, model pembatasan sosial yang tanggung seperti PPKM Mikro hanya akan menyebabkan ketidakpastian dunia usaha semakin membesar.
“Kasihan ya pengusaha itu diombang ambing, diperketat dengan PPKM kemudian dilonggarkan tapi tidak menjamin kasus positifnya turun,” ujarnya. (ara/git)
