JEPARA, Joglo Jateng – Sejumlah masyarakat mengeluh ihwal tata kelola Jepara bagian Selatan. Pasalnya, infrastruktur di beberapa titik seperti Mayong, Welahan, dan Kalinyamatan masih minim sentuhan pemerintah.
Berangkat dari hal itu, masyarakat yang tergabung dalam Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) mengadu kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara. Pengaduan mereka adalah meminta pemerintah untuk segera mengatasi keluhan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara, Edy Sujatmiko menyampaikan terimakasih atas gelaran audiensi. Sekaligus menerima beragam keluh kesah masyarakat, lantas menginstruksikan segenap OPD untuk segera membenahi.
“Kami menerima audiensi tersebut dan segera membenahi apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Dinas Perhubungan (Dishub) dan beberapa OPD lain juga segera bertindak,” papar Edy Sujatmiko kepada Joglo Jateng, Rabu (24/4/24).
Pada kesempatan itu, setidaknya terdapat tujuh poin yang Edy Sujatmiko terima. Mulai dari jalan rusak, minimnya penerangan jalan, saluran air tidak optimal, rambu lalu lintas, kos-kosan mesum, ranting pohon tidak ramah, serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Menurutnya, OPD perlu terjun ke lapangan untuk kroscek dan membenahi kekurangan yang ada. Sehingga masyarakat Kabupaten Jepara dapat merasakan kinerja Pemerintah khususnya di bidang infrastruktur.
“Dinas atau OPD terkait akan turun ke lapangan dan segera memperbaiki apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tidak lama, tinggal kroscek dan kemudian mengeksekusi apa yang ada,” terang Sekda Jepara.
Sementara itu, Ketua DPD PEKAT IB Kabupaten Jepara, Priyo Hardono mengatakan, sejumlah infrastruktur perlu diperhatikan oleh pemerintah. Termasuk, maraknya kos-kosan bebas yang diduga menjadi prostitusi terselubung.
“Apabila anggaran Pemkab untuk Jepara bagian Selatan seret, maka bisa komunikasi dengan perusahaan. Selain infrastruktur juga perlu perhatian pemerintah ihwal kehidupan sosial dan lingkungan hidup masyarakat, bahaya jika tanpa pengawasan,” pungkas Priyo. (map/fat)
