WALHI Yogyakarta Buka Layanan Aduan Lingkungan Hidup

KOTOR: Terlihat tumpukan sampah di ring road selatan wilayah Kabupaten Bantul, beberapa waktu lalu. (JANIKA IRAWAN/JOGLO JOGJA)

BANTUL, Joglo Jogja – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Yogyakarta membuka layanan pengaduan persoalan lingkungan hidup yang berada di wilayah kerja advokasi WALHI Yogyakarta. Hal itu merupakan tanggapan atas permasalahan krisis sosial-ekologi semakin tak terbendung karena ekspansi pembangunan nasional, industri besar, dan buruknya tata kelola ruang.

Ketua Divisi Advokasi WALHI Yogyakarta Rizki Abiyoga menyampaikan, permasalahan krisis sosial-ekologis ini terjadi hampir di seluruh wilayah kawasan advokasi WALHI Yogyakarta. Seperti maraknya pertambangan bahan galian golongan C di Daerah Aliran Sungai Progo telah mengakibatkan dampak terhadap ekosistem sungai dan masyarakat.

“Dampak dari tambang ini yaitu perubahan aliran sungai, erosi, degradasi air sungai, dan penurunan muka air tanah. Selain itu, ekspansi industri pariwisata modern yang identik dengan penetrasi modal menjadi penunjang krisis sosio-ekologis cukup masif dan melupakan tata kelola lingkungan,” ungkapnya, belum lama ini.

Baca juga:  DKPP Bantul: Serangan Hama Wereng Coklat Terkendali

Menurutnya, kenapa industri pariwisata ini menyebabkan krisis sosial-ekologis, karena pembangun itu membutuhkan topangan dari sektor lain. Terutama industri perhotelan dan laju pembangunan fisik lainnya.

Pihaknya juga mengatakan, saat ini pengembangan industri pariwisata juga tengah menghantui Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu yang terletak di Kabupaten Gunungkidul. Dampak pada kerusakan ekologi antara lain, penambangan, deforestasi, pembangunan bisnis privat, dan pengurangan luasan KBAK.

“Kawasan Karst Gunungsewu memiliki total luasan sebesar 71.713 hektare dengan ragam fungsi. Fungsi karst tidak hanya berhenti tentang sumber daya air, tetapi juga sebagai pengikat karbon atau yang dikenal dengan carbon capture dan carbon storage di atmosfer. Namun, fungsi dan potensi ini terancam pembangunan bisnis privat dan pengurangan KBAK,” terangnya.

Baca juga:  Sebarkan Ilmu Pertanian Perkotaan melalui GPP

Selain itu, masalah lain yang menjadi sorotan WALHI yakni sampah. Pihaknya mengatakan, problem sampah disebabkan oleh buruknya sistem tata kelola dari hulu ke hilir, kebijakan yang tidak komprehensif, dan ketiadaan perhatian pada sektor informal.

Adapun dampaknya, selama 30 tahun warga sekitar TPA Piyungan telah merasakan dampak langsung terhadap kesehatan, pencemaran air, degradasi tanah, dan polusi udara. Dampak langsung ini juga dirasakan oleh warga perkotaan akibat timbulan sampah makin membesar dan tidak terkelola. Hal ini menjadi preseden buruk karena nihilnya ke serius dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan sampah.

Baca juga:  Dewan Desak Pemda Bantul Lebih Proaktif soal Pasar

“Berangkat dari seluruh persoalan lingkungan hidup tersebut, maka penting untuk seluruh masyarakat sipil saling bekerja sama demi keberlangsungan hidup yang lebih baik, utamanya tentang lingkungan hidup dan untuk mewujudkan keadilan ekologis. Oleh karena itu, WALHI Yogyakarta membuka layanan pengaduan mengenai persoalan lingkungan hidup yang berada di wilayah kerja advokasi WALHI Yogyakarta,” pungkasnya. (nik/abd)