Jepara  

Kapabilitas APIP Pemkab Jepara Naik Level

SINERGI: Kebersamaan jajaran forkopimda yang dipimpin oleh Sekda Jepara Edy Sujatmiko bersama jajaran OPD di Gedung Ratu Shima, Jepara, Rabu (5/6/24). (LIA BAROKATUS SOLIKAH/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Jepara menilai bahwa kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) naik tingkat ke level 3. Sebelumnya berada di level 2 plus.

Capaian tersebut di dasari, ketika Pemkab Jepara meraih nilai di atas 90 persen pada program koordinasi pemberantasan korupsi. Melalui monitoring center for prevention (MCP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Edy Sujatmiko saat membuka acara Penyuluhan Hukum. Program ini merupakan pembinaan masyarakat taat hukum (BINMATKUM) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah kepada jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, di Gedung Ratu Shima, Jepara, Rabu (5/6/24).

Baca juga:  Pj Bupati Perintahkan Kepala Desa Hingga Puskesmas Intervensi Stunting

“Kemandirian APIP sudah 3,5. Ini berkat bimbingan jajaran aparat penegak hukum (APH) di semua lembaga APH,” tuturnya.

Sekda juga menyebut, Pemkab Jepara mendapat penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Prestasi ini didapatkan atas kepatuhan pada ketentuan pengadaan barang dan jasa serta menghindari tindakan praktik korupsi.

Pemkab jepara juga mendapat penghargaan sebagai peringkat 1 dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) barang dan jasa 2023. Kemudian, disusul dengan penghargaan kabupaten dengan Capaian Transaksi Terbesar melalui Toko Daring LKPP se-Indonesia.

Baca juga:  Disdikpora Jepara Dorong Satuan Pendidikan Pahami Regulasi PPDB

Sedangkan oleh Pemprov Jateng, Pemkab Jepara ditetapkan sebagai Partisipan Terbaik Blangkon Jateng 2023. Kemudian Juara 1 Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik yang tergabung pada program blangkon Jateng dengan komitmen meningkatkan UMKM.

Melalui sosialisasi ini, Edy Sujatmiko berharap, perangkat maupun pimpinan daerah dapat memahami agar ke depan dapat mendorong percepatan pencegahan korupsi di pemerintah daerah. “Kami mengikuti ketentuan hukum, termasuk pada titik-titik rawan yang ditetapkan dalam MCP KPK,” tutupnya. (cr4/fat)