Jepara  

Pemkab Jepara Perintahkan Pemdes Sisir Anak Tidak Sekolah

ILUSTRASI: Beberapa anak-anak sekolah di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri saat mengikuti lomba menggambar dan mewarnai di Acara Lomba Memeden Gadhu Desa Kepuk, beberapa waktu lalu. (LIA BAROKATUS SOLIKAH/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Jepara memerintahkan kepada lurah dan kepala desa untuk menyisir anak tidak sekolah (ATS). Pasalnya, berdasarkan verifikasi dan validasi (verval) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), angka ATS di Jepara sebanyak 6.432.

Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta melalui Sekda Jepara Edy Sujatmiko menyampaikan bahwa tugas daripada menurunkan angka ATS merupakan tugas bersama. Sehingga, orang tua dan seluruh elemen lain juga memiliki peran untuk mendorong anak-anak agar bisa kembali mengenyam pendidikan.

“Kepada para camat, koordinir pengembalian ATS ke sekolah. Baik dengan penganggaran APBDes maupun dukungan organisasi non pemerintah,” pinta Edy Sujatmiko saat memberikan arahan rapat koordinasi penanganan ATS Kabupaten Jepara 2024 di Ruang Rapat Sosrokartono Setda Jepara, Senin (24/6/2024).

Baca juga:  Hari Ukir Nasional, Kabupaten Jepara Bakal Tampilkan Beragam Kegiatan Seni Budaya

Selain perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan berbagai organisasi non pemerintah juga diminta untuk menyisir angka ATS di Kabupaten Jepara.

Di satu sisi, Kabupaten Jepara telah berhasil mengembalikan 647 ATS ke bangku pendidikan pada 2022, dan 510 ATS pada 2023. Menurut Edy, keberadaan 6.432 ATS di Jepara merupakan angka baru. Pada Sabtu (8/6/2024), Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusdatin Kemendikbud) merilis sejumlah 9.263 ATS di Jepara.

“Setelah dilakukan verval oleh Disdukcapil berdasar NIK, tersisa 6.432. Dengan berusia 7-18 tahun dan belum menikah,” katanya.

Baca juga:  Ketua PDIP Jepara Perkenalkan Mas Wiwit Kepada Masyarakat Pakis Aji


Angka itulah yang seharusnya disisir oleh pemerintah daerah maupun desa. Sehingga, diharapkan angka ATS di Jepara semakin berkurang.

“Petinggi atau lurah segera mungkin lankukan penyisiran ke rumah-rumah warga yang memiliki ATS. Datanya melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) ATS. Lalu, konfirmasi pengembaliannya ke sekolah formal atau PKBM yang dikoordinir oleh camat setempat,” tegas Edy Sujatmiko. (cr4/gih)